KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri mendorong optimalisasi pengelolaan arsip digital melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Terintegrasi (Srikandi). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan dalam bimbingan teknis (bimtek) agar administrasi persuratan dan pengarsipan pemerintahan berjalan lebih efektif, tertata, dan sesuai regulasi.
Bimtek implementasi aplikasi Srikandi digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Kediri di Ruang Rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai penggunaan aplikasi.
Asisten Administrasi Umum Kota Kediri, Moh. Ridwan, mengatakan keberhasilan penerapan Srikandi tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi. Kesiapan sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan konsistensi seluruh perangkat daerah juga menentukan efektivitas penggunaannya.
“Penerapan aplikasi Srikandi merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, diharapkan seluruh peserta bisa membangun komitmen bersama agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi,” ujar Ridwan saat membuka kegiatan.
Dia meminta peserta menindaklanjuti materi bimtek dengan penerapan langsung di masing-masing OPD. Menurut Ridwan, penggunaan aplikasi tidak boleh berhenti sebatas memenuhi kewajiban administrasi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi kinerja perangkat daerah dan pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai kita menggunakan aplikasi tetapi belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disarpus Kota Kediri, Zachrie Ahmad, menjelaskan Srikandi merupakan aplikasi yang wajib diterapkan di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Aplikasi tersebut termasuk dalam delapan aplikasi umum untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Zachrie, keterlibatan perwakilan seluruh OPD diperlukan agar pemahaman mengenai penggunaan aplikasi seragam. Nantinya, setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki akun untuk mengakses Srikandi sesuai kewenangan masing-masing.
Dia berharap penerapan aplikasi tersebut memperlancar proses surat-menyurat dan administrasi pemerintahan. Sistem yang terintegrasi juga diharapkan membuat pengelolaan arsip lebih tertata serta mendukung keamanan dokumen.
Pemkot Kediri menargetkan penerapan Srikandi tidak sekadar menjadi bagian dari transformasi digital, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan akuntabel.(*)
