JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Penyerapan anggaran tidak boleh sekadar menjadi target administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Jangan hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya untuk menekan kemiskinan di desa,” tegas Gus Fawait saat membuka Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Sapphire Ballroom Hotel Aston Jember, Senin (12/10/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Jember.
Gus Fawait menyebut desa merupakan ujung tombak pembangunan. Karena itu, setiap rupiah dana desa harus diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
“Tujuan sosialisasi ini jelas, yakni bagaimana membuat dana desa efektif untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan sekaligus menghindari kesalahan administrasi. Intinya adalah pencegahan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi BPK dan DPR RI yang memberikan pembekalan kepada aparatur desa. Menurutnya, pemahaman mengenai tata kelola keuangan yang baik sangat penting agar kepala desa dapat menjalankan program sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum akibat kesalahan administrasi.
Selain akuntabilitas, Gus Fawait menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jember.
“Kalau pemerintah pusat semangat, pemerintah kabupaten semangat, dan pemerintah desa juga semangat, insyaallah kemiskinan di Jember juga akan turun,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait turut menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, Pemkab Jember membutuhkan dukungan program dan kebijakan nasional agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih luas, terarah, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap Charles Meikyansyah dapat terus menjembatani aspirasi dan kebutuhan Kabupaten Jember kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah kabupaten tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Kita punya Pak Charles yang selama ini banyak membantu Jember,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah sependapat bahwa esensi utama dana desa adalah memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat desa bisa tetap merasakan hasil pembangunan itu sendiri. Esensinya adalah itu,” ujarnya.
Charles menambahkan, pembahasan kebijakan dana desa ke depan perlu dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang tepat sehingga penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Jember berharap para kepala desa semakin memahami pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut harus berjalan sesuai ketentuan agar anggaran digunakan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran.
Di bawah kepemimpinan Gus Fawait, Pemkab Jember juga menekankan bahwa setiap rupiah anggaran APBD maupun APBN harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pelayanan publik, termasuk Jember Home Care, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pelayanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, program yang tepat sasaran, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dana desa diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. (ADV)
