JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat kemampuan aparatur pemerintah dalam menghadapi perundingan ekonomi internasional melalui program pelatihan negosiasi yang bekerja sama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Penguatan kapasitas ini diarahkan untuk memastikan kepentingan Indonesia dapat diperjuangkan secara optimal dalam berbagai kesepakatan ekonomi dengan mitra internasional.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, terutama di tengah kebutuhan untuk meningkatkan investasi berkualitas, memperluas akses pasar, memperkuat hilirisasi, serta mendorong alih teknologi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi melepas peserta Program Pelatihan Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Program tersebut merupakan hasil kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM). Pelatihan diselenggarakan Academy for International Business Officials (AIBO) selama 14 hari di RRT.
Susiwijono mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung target pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 dan pendapatan nasional bruto per kapita sebesar USD8.000.
Menurutnya, target tersebut membutuhkan kemampuan pemerintah dalam membuka peluang kerja sama sekaligus mengamankan kepentingan nasional melalui proses perundingan yang efektif.
“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Susiwijono.
Ia menjelaskan, kemampuan berpikir di luar pola rutin dibutuhkan dalam menjalankan fungsi koordinasi Kemenko Perekonomian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Hal itu mencakup penyiapan posisi runding, pelaksanaan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga pengamanan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan.
Susiwijono juga menekankan agar hasil pelatihan tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi peserta. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus dikembangkan menjadi kapasitas organisasi dan ditularkan kepada aparatur lainnya.
Para peserta, kata dia, diminta menyusun kajian dan melakukan diseminasi pengetahuan setelah kembali ke Indonesia. Tindak lanjutnya antara lain berupa materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan perundingan, serta penyiapan kader negosiator di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Sementara itu, Deputi Edi Prio Pambudi menyampaikan, delegasi Indonesia terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan dan dua pejabat pimpinan tinggi. Kedua pejabat tersebut bertugas mengevaluasi hasil pelatihan sekaligus melaksanakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRT.
Materi pelatihan mencakup dasar, psikologi, dan strategi negosiasi serta komunikasi lintas budaya. Peserta juga mendapatkan materi mengenai negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi penurunan tarif, serta dukungan teknis dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas.
Selain itu, pelatihan membahas mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan isu kunci negosiasi e-commerce. Rangkaian pelatihan ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.
“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” ujar Edi.
Dubes Wang Lutong menyampaikan dukungan Pemerintah RRT terhadap program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Indonesia. Menurutnya, kemampuan negosiasi penting untuk menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar hubungan kemitraan strategis kedua negara.
Ia menegaskan, kerja sama pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok yang terus berkembang, khususnya dalam perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.
RRT menjadi salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia. Karena itu, peningkatan kualitas negosiator dinilai penting untuk memastikan kerja sama bilateral memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.
Acara pelepasan ditutup dengan penyerahan simbolik Surat Tugas kepada perwakilan peserta. Hadir pula Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Hari Nugroho, Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Jenny MT Sihombing, Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Cahyadi Yudodahono, serta delegasi Kedutaan Besar RRT dan para peserta pelatihan.
(din/ais)
