JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Jember. Dalam kesempatan itu, Fawait memaparkan sejumlah langkah pemerintah daerah menindaklanjuti masukan dan tanggapan fraksi-fraksi, terutama terkait penanganan kemiskinan melalui instrumen belanja daerah.
Fawait mengatakan Pemkab Jember berkomitmen menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pemanfaatan APBD, kata dia, diarahkan agar memberikan dampak ganda atau multiplier effect dan tidak hanya terfokus pada satu sektor.
Menurutnya, strategi penanganan kemiskinan disusun secara komprehensif melalui program jangka pendek, menengah, hingga panjang. Pelaksanaan program tersebut diawali dengan memastikan validitas data masyarakat miskin sebagai dasar menentukan bentuk intervensi.
“Untuk memastikan keakuratan data, serangkaian terobosan verifikasi dan validasi telah dijalankan secara bertahap dengan melibatkan para ASN Pemkab Jember pada kelompok desil 1.
Selain itu, kolaborasi juga terjalin bersama mahasiswa KKN Kolaboratif yang berhasil memutakhirkan data serta mendeteksi puluhan ribu data warga miskin yang telah meninggal dunia,” kata Fawait.
Ia menjelaskan, masyarakat miskin selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia produktif dan nonproduktif. Untuk kelompok produktif, pemerintah mengarahkan intervensi melalui pelatihan kerja dan bantuan wirausaha agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Sementara kelompok nonproduktif, seperti warga lanjut usia berusia 60 tahun ke atas, membutuhkan penanganan berbeda. Pemerintah menyiapkan bantuan sosial serta bantuan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan hidup mereka.
Untuk jangka panjang, Pemkab Jember memprioritaskan investasi di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa dan pembangunan sekolah. Program tersebut diproyeksikan memberikan dampak dalam lima hingga 10 tahun mendatang.
Adapun strategi jangka menengah diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak, antara lain perbaikan penerangan jalan, revitalisasi pasar, serta peningkatan fasilitas rumah sakit.
Fawait menyebut angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember terus mengalami penurunan. Pemerintah daerah menargetkan penurunan tersebut berlanjut secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
“Berkat kolaborasi yang kuat, angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember tercatat terus menurun dan ditargetkan mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah daerah optimis sinergi bersama DPRD serta program pendukung seperti homecare dapat mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menilai penyampaian jawaban secara langsung dengan menyasar substansi persoalan lebih efektif dibandingkan sekadar membacakan teks formal. Pola interaktif tersebut diharapkan memperkuat kesamaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal program pembangunan di Kabupaten Jember. (Adv)
