NGAWI, WartaTrabspqeansi.com — Palang Merah Indonesia (PMI) terus memperkuat peran dalam penanggulangan dan mitigasi bencana kekeringan di Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau panjang.
Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, H. Imam Utomo S, mengatakan hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengalami dampak kekeringan dan membutuhkan dukungan penanganan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Sebanyak 13 kabupaten dan kota yang terkena dampak kekeringan sangat perlu bantuan. Memang itu yang menjadi perhatian kita,” ujar Imam Utomo, di Dusun Sumberan Desa Kiyonten, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi, Jumat (21/8/2026)
Menurutnya, PMI Jatim terus mengoptimalkan armada mobil tangki yang tersedia untuk membantu distribusi air bersih ke daerah terdampak. Keterbatasan jumlah armada menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi agar respons terhadap bencana kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat dan merata.
Imam menjelaskan, sebagian armada PMI sebelumnya digunakan untuk membantu penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera dan Aceh. Setelah kembali ke Jawa Timur, kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan di daerah yang mengalami kekeringan.
“Mobil tangki PMI di Jawa Timur sedikit, tidak banyak. Kemarin ada yang kita pinjamkan untuk membantu penanganan banjir di Sumatera dan Aceh. Sekarang sudah kembali dan bisa kita pinjamkan kepada kabupaten dan kota yang membutuhkan,” jelasnya.
PMI Jatim Dorong Penambahan Mobil Tangki
Imam Utomo juga mengungkapkan adanya tawaran dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan mobil tangki. Namun, PMI berharap bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas PMI sehingga kendaraan dapat digunakan secara berkelanjutan dalam pelayanan kemanusiaan.
“Kita sedang membuat surat pengajuan. Daripada bantuan itu diarahkan ke tempat lain, lebih baik dibelikan mobil tangki kemudian dibantukan kepada PMI. Jadi nantinya mobil tangki itu menjadi milik PMI dan bisa digunakan untuk membantu masyarakat,” katanya.
Selain respons darurat berupa distribusi air bersih, PMI Jatim juga mendorong langkah mitigasi jangka panjang. Salah satunya dengan melakukan pemetaan dan pemeriksaan terhadap sumber air maupun wilayah pertanian yang terdampak kekeringan.
“Supaya tidak terus-menerus terkena kekeringan, sumber-sumber air dan sawah nanti akan kita cek bersama tim. Hasilnya akan kita laporkan dan kita buat pengajuan kepada negara donor untuk penanganan lebih lanjut,” tutur Imam.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa kepalangmerahan tidak hanya berfokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pengurangan risiko bencana dan penguatan ketahanan masyarakat.
Ngawi Tekan Dampak Kekeringan
Sementara itu, Bupati Ngawi Onny Harsono menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan PMI dalam mitigasi bencana kekeringan.
Menurut Onny, sinergi antara pemerintah daerah dan PMI menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih, terutama di wilayah yang memiliki karakter geografis dan sumber daya air yang terbatas.
“Sinergi PMI dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka mitigasi bencana kekeringan ini harus terus terjalin secara harmonis. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Onny.
Ia mengingat kembali penanganan kekeringan di Ngawi pada 2023. Saat itu, sebanyak 42 desa yang tersebar di sembilan kecamatan terdampak kekeringan dengan jumlah sekitar 4.700 kepala keluarga (KK).
Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.
“Pada 2023, desa yang terdampak kekeringan ada 42 desa di sembilan kecamatan dengan sekitar 4.700 KK. Kemudian pada 2024 kita tindak lanjuti dengan pembangunan sumur submersible atau sumur dalam di 42 titik desa melalui SPAM oleh Dinas Perkim,” terang Onny.
Dari 42 Desa Menjadi 12 Desa Terdampak
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada 2026, jumlah desa terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi turun signifikan.
“Dari 42 desa yang terdampak kekeringan, sekarang alhamdulillah tinggal 12 desa. Dari sembilan kecamatan, tinggal lima kecamatan. Untuk jumlah KK yang terdampak, dari sebelumnya sekitar 4.700 KK kini berdasarkan data BPBD tinggal 640 KK,” ungkap Onny.
Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan kekeringan adalah Dusun Sumberan, Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman. Wilayah tersebut berada di kawasan utara Ngawi yang memiliki karakter topografi pegunungan karst dan kawasan kapur.
Kondisi geografis tersebut membuat pencarian sumber mata air dan cekungan air tanah menjadi tantangan tersendiri. Bahkan, sejumlah sumur yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menyediakan debit air yang mencukupi.
“Di Sumberan ini topografinya merupakan kawasan pegunungan karst Ngawi bagian utara. Mulai Karanganyar, Pitu, Kasreman, Bringin hingga Karangjati merupakan kawasan karst yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng. Karena itu, mencari sumber mata air atau cekungan air tanah yang bisa terus terisi memang sangat sulit,” jelasnya.
Target Ngawi Capai 100 Persen Akses Air Bersih
Pemkab Ngawi menargetkan cakupan akses air bersih terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen pada 2027. Saat ini, menurut Onny, keterjangkauan air bersih di Kabupaten Ngawi telah mencapai sekitar 98 persen.
“Target kita pada 2027, keterjangkauan air bersih di Kabupaten Ngawi bisa mencapai 100 persen. Kalau sebelumnya berbasis desa, sekarang kita orientasikan sampai tingkat dusun. Nantinya akan ada pemipaan sehingga seluruh masyarakat Ngawi bisa memperoleh air bersih yang layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Onny juga menyoroti perubahan kondisi lingkungan yang turut memengaruhi ketersediaan air. Perubahan penggunaan lahan, termasuk meningkatnya aktivitas pertanian jagung dan keberadaan aktivitas pertambangan galian C, menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan.
Karena itu, Pemkab Ngawi akan terus mengoptimalkan sumur yang sudah tersedia sekaligus melakukan mitigasi pada titik-titik yang masih mengalami keterbatasan debit air.
“Mitigasi ke depan adalah bagaimana titik-titik sumur yang sudah ada bisa kita optimalkan. Kita harus memastikan sumber air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi PMI Jatim dan Pemkab Ngawi tersebut menjadi bagian dari upaya kepalangmerahan dalam menghadapi dampak perubahan cuaca dan kekeringan. Selain distribusi bantuan air bersih, penguatan armada tangki, pemetaan sumber air, serta pembangunan infrastruktur air menjadi langkah penting agar penanganan bencana tidak berhenti pada respons darurat, tetapi berlanjut pada mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. (*)
