JEMBER, WartaTransparansi.com – Guna menjaga kerapian dan ketertiban wilayah
Pemerintah Kabupaten Jember menggelar penertiban media promosi luar ruang (Banner/Baliho) secara terpadu melalui Satuan Tugas Infrastruktur pada Senin (10/08/2026) pagi. Operasi penegakan aturan ini dipusatkan di kawasan Kecamatan Sumbersari.
Dari pantauan media ini tindakan tegas tersebut menyasar beragam reklame insidental, papan iklan permanen, hingga baliho yang terbukti melanggar ketentuan regulasi.
Pemkab mengambil langkah penertiban terhadap media informasi visual yang dipasang tanpa izin maupun yang mengganggu fasilitas umum.
”Pelaksanaan operasi di lapangan dipecah menjadi dua tim operasional. Pembentukan dua kelompok kerja ini bertujuan agar proses penyisiran di sepanjang jalan-jalan utama dapat berlangsung efektif,” ujar Sekretaris Satpol PP, Siswanto.
Tim pertama difokuskan untuk bergerak menyusuri dan menertibkan alat peraga promosi bermasalah di kawasan Kebonsari.tak hanya itu petugas menyisir setiap sudut lokasi tersebut demi meminimalkan keberadaan media luar ruang yang tidak memiliki izin resmi.
Di sisi lain, tim kedua mengemban tugas menertibkan rute melintasi Jalan Letjen Pandjaitan, Jalan Karimata, serta Jalan Jawa. Penyisiran pada jalur lalu lintas yang padat ini diutamakan untuk mencopot papan iklan yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Pergerakan kelompok kedua terus berlanjut menyusuri Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan, dan berakhir di sepanjang Jalan Mastrip.
Area kampus turut dibersihkan dari maraknya spanduk maupun pamflet ilegal.
”Rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik berkat sinergi antara jajaran Satpol PP dan personel gabungan lintas Organisasi Perangkat Daerah. Kerja sama lintas sektor tersebut memastikan proses penindakan di lapangan berjalan kondusif serta tanpa hambatan,” ungkap Siwanto
Operasi lapangan yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini berhasil melepas puluhan banner serta baliho tak berizin. Seluruh banner, spanduk ataupun baliho yang ditertibkan diamankan oleh tim Satgas Infrastruktur. (*)
