SURABAYA, WartaTransparansi.com – Menanggapi tuntutan Forum DAS Wrati agar dijadwalkan audensi lintas instansi, dalam rangka penanganan banjir tahunan di sejumlah desa di bantaran sungai wrati.
Pihak BBWS Brantas Surabata pada Kamis(23/4) melalui Dinas PU SDA-BM-BK Pemkab Pasuruan mengundang Forum DAS Wrati dan Pemdes Kedungringin guna membahas persoalan penanganan dan kewenangan sungai wrati. Bertempat di gedung bendungan tugu kantor BBWS Brantas Surabaya.Pihak BBWS Brantas yang diwakili oleh Silo yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan BBWS Brantas, menjelaskan beberapa langkah strategis yang telah disiapkan.
“Sebagai bentuk tanggungjawab kami pada masyarakat khususnya yang berada di bantaran sungai wrati. Pada 2 April kemarin telah kami rumuskan strategi penanganan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Penanganan jangka pendek yakni normalisasi sungai dan anak sungai, pelebaran badan sungai wrati dari 13meter menjadi 20meter dan pemanfaatan sungai Bangil Tak sebagai tempat penampungan debit air sungai wrati. Adapun anggaran biaya yang diperlukan yakni total 9milyar dan telah kami ajukan ke pusat (Kementerian Sumber Daya Air),”jelasnya.
Menanggapi penjelasan tersebut, Sarinah Kepala Dinas PU SDA-BM-BK Kab.Pasuruan dan Cahaya Kepala UPT PU SDA Pemprov Jatim sepakat mengatakan, bahwa kewenangan atas sungai wrati beserta anak sungainya menjadi domain sepenuhnya pihak BBWS. Kami yang ada di Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan hanya bisa membantu jika diminta oleh BBWS Brantas.
Artinya mari berkolaborasi memberikan pelayanan pada masyarakat terdampak luapan sungai wrati. Jika nantinya kami harus atau diminta membantu penganggaran(dana), mohon dicarikan skemanya, agar tidak menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau produk hukum tindak pidana korupsi,”terang Nina sapaan Kadis PU SDA-BM-BK Kab.Pasuruan yang diamini oleh Kepala UPT SDA Pemprov Jatim wilayah Pasuruan-Probolinggo.
Pada tempat yang sama, Kepala Desa Kedungringin Rizky Wahyuni memaparkan,” desa kami sudah lebih dari 3 dasa warsa, telah menjadi langganan banjir pada setiap musim penghujan.Bahkan pada 5tahun belakangan kondisi banjir semakin parah dan air banjir bisa menggenang hingga berminggu-minggu dan jalan serta rumah warga berlumut.
Sementara para pejabat daerah, propinsi dan pusat yang hadir untuk melihat secara langsung kondisi warga kami yang terdampak banjir, sebatas memberikan bantuan bahan makan dan obat-obatan semata tanpa ada tindakan mencari solusinya,”ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Forum DAS Wrati Henry Ki Demang. “Meminta agar pihak BBWS segera melakukan langkah kongkrit dengan instansi terkait.
Artinya jika BBWS terkendala dengan besaran anggaran yang timbul, dalam penanganan jangka pendek-menengah-panjang sungai wrati atau anak sungainya. Untuk mencari solusi dg pihak PU SDA, BM, BK Kab.Pasuruan dan PU SDA propinsi. Intinya “siapa berbuat apa”.
Kami dari Forum DAS Wrati & Pemdes Kedungringin, Kedungboto dan Tambakan akan membantu tim appresial untuk sosialisasi pada para petani ato pemilik tanah yg akan terkena pelebaran sungai wrati, dari 13 menjadi 20meter.
Keterangan yang telah disampaikan Kebid Perencanaan tadi jangan hanya sebagai angin surga yang hanya bersifat PHP semata. Kami warga akan menunggu action BBWS, baik itu jangka pendek-menengah dan panjang.Satu lagi yang perlu dipahami oleh pihak BBWS Brantas, jika sudah tidak mampu mengurusi sungai wrati. Maka segera limpahkan penanganannya pada pihak Pemprov Jatim maupun Pemkab Pasuruan,”tegas Ki Demang. (*)
