SURABAYA – Rencana Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur mengambil alih pengelolaan anggaran Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X 2027 memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah secara resmi menunjuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim sebagai penyelenggara Porprov 2027.
Lantas, apa urgensi Dispora Jatim ingin mengambil alih pengelolaan anggaran yang selama ini berkaitan dengan tugas KONI? Apakah ada persoalan dalam tata kelola anggaran, atau justru terdapat perubahan kebijakan yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara organisasi olahraga dan perangkat daerah. Terlebih, persiapan atlet dan cabang olahraga menuju BK PON maupun Porprov Jatim X 2027 membutuhkan kepastian sistem pengelolaan anggaran.
Polemik ini semakin menguat setelah Mata Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mempertanyakan dasar rencana pengambilalihan tersebut. Keduanya juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati persoalan ini.
Baik MARAK maupun MAKI Jatim menilai transparansi menjadi keharusan agar pengelolaan anggaran olahraga tidak terjebak dalam tumpang tindih kewenangan maupun membuka celah potensi penyimpangan.
“Sayangnya, sampai sekarang Kadispora sama sekali tak merespons kabar tersebut,” sesal Daeng Sinjaya, Ketua MARAK.
“Kadispora ini kenapa? Kan sudah Keputusan Gubernur. Kalau memang mau ambil alih, apa iya Kadispora berani melanggar keputusan Gubernur?” Tanya Heru MAKI.
Apalagi, penunjukan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam diktum KESATU, Gubernur Jawa Timur secara tegas menetapkan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Selanjutnya, diktum KEDUA memberikan kewenangan kepada KONI untuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu pelaksanaan, berkoordinasi dengan daerah tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara itu, diktum KETIGA mengatur bahwa biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, keterlibatan Dispora dalam pembiayaan memang telah diatur. Namun, penugasan sebagai penyelenggara secara eksplisit diberikan kepada KONI Jatim.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Jika Dispora hanya menjalankan fungsi penganggaran dan administrasi keuangan, tentu berbeda dengan mengambil alih kendali pengelolaan dana sekaligus pelaksanaan teknis kegiatan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menjelaskan batas kewenangan tersebut. Apakah yang hendak dialihkan hanya mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, atau seluruh kendali kegiatan BK PON dan Porprov?
Jangan sampai penugasan yang telah ditetapkan melalui keputusan gubernur berubah dalam praktik tanpa penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme administrasi, dan pembagian tanggung jawabnya.
Kebutuhan Cabang Olahraga Tidak Bisa Disamaratakan
Kekhawatiran terhadap rencana pengambilalihan tersebut juga berkaitan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Penyelenggaraan olahraga bukan sekadar persoalan membelanjakan uang APBD. Ada kebutuhan teknis, regulasi induk organisasi, standardisasi pertandingan, keabsahan atlet, hingga kesiapan peralatan yang harus diperhitungkan.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur, Bambang Haribowo atau Bambang Kapten, secara terbuka meragukan kemampuan Dispora dalam mengelola kebutuhan anggaran cabang olahraga, terutama untuk kegiatan sekelas BK PON hingga PON.
Menurutnya, kebutuhan setiap cabang olahraga tidak bisa disamaratakan. IMI, misalnya, membutuhkan anggaran ratusan juta rupiah untuk mengikuti kegiatan selevel BK PON. Bahkan, kebutuhan ketika mengikuti PON bisa mencapai miliaran rupiah.
Persoalannya bukan semata-mata besaran anggaran, melainkan juga mekanisme pengadaan dan pertanggungjawaban yang harus menyesuaikan karakteristik olahraga.
Bambang mencontohkan, dalam olahraga otomotif terdapat sejumlah kebutuhan yang bersifat habis pakai. Oli, bahan bakar, dan sejumlah suku cadang yang rusak tidak mungkin diperlakukan seperti barang inventaris yang dapat dikembalikan sebagai bukti pertanggungjawaban.
“Lantas, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Ada alat atau barang yang sekali pakai. Kita sendiri tidak mungkin membawa pulang oli bekas atau suku cadang yang rusak untuk dijadikan bukti pertanggungjawaban. Begitu juga bahan bakar yang kemudian habis dipakai,” jelas Bambang.
Ia juga mempertanyakan kemampuan Dispora dalam memenuhi kebutuhan penggantian peralatan secara cepat apabila terjadi kerusakan saat atlet menjalani persiapan maupun pertandingan.
Menurutnya, cabang olahraga membutuhkan kepastian bahwa peralatan yang rusak dapat segera diganti. Sebab, keterlambatan pengadaan berpotensi mengganggu program latihan dan kesiapan atlet.
“Kalau dikelola Dispora, apakah mereka bisa langsung mengganti dengan barang baru jika ada yang rusak dan membutuhkan penggantian segera? Kalau harus menunggu PAK, pembinaan atlet bisa mandek,” tegas Bambang Kapten.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa pengelolaan anggaran olahraga membutuhkan pemahaman terhadap kebutuhan teknis setiap cabang olahraga. Mekanisme birokrasi yang tidak fleksibel berpotensi menjadi hambatan apabila tidak disertai sistem pengadaan dan pertanggungjawaban yang sesuai.
Karena itu, jika Dispora memang berencana mengambil alih pengelolaan anggaran, harus ada penjelasan konkret mengenai kesiapan sistem, sumber daya manusia, mekanisme pengadaan, hingga pola pertanggungjawaban untuk setiap kebutuhan cabang olahraga.
Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperbaiki tata kelola justru membuat pembinaan atlet tersendat.
Enam Persoalan yang Harus Dijawab Dispora Jatim
Selain persoalan anggaran, rencana perubahan kewenangan tersebut menyisakan sedikitnya enam persoalan mendasar yang membutuhkan penjelasan Dispora Jatim.
Pertama, siapa yang bertanggung jawab atas pendaftaran, verifikasi, dan keabsahan atlet apabila muncul sengketa administrasi peserta dari kabupaten/kota?
Kedua, siapa yang menentukan standardisasi dan kelayakan venue pertandingan, termasuk aspek keselamatan atlet serta pemenuhan regulasi teknis masing-masing cabang olahraga?
Ketiga, siapa yang memiliki otoritas menjalankan sistem pertandingan, mulai dari penyusunan jadwal, penetapan perangkat pertandingan, penerapan regulasi, hingga penyelesaian protes?
Keempat, bagaimana kedudukan peserta dari KONI kabupaten/kota dan siapa yang berwenang menetapkan persyaratan serta keabsahan kepesertaannya?
Kelima, siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan hasil pertandingan, pengesahan perolehan medali, penetapan prestasi atlet, hingga penyelesaian sengketa hasil pertandingan?
Keenam, jika keputusan gubernur sudah menunjuk KONI Jatim sebagai penyelenggara, apakah telah diterbitkan keputusan baru yang mengubah atau mengalihkan penugasan tersebut?
Enam persoalan itu bukan sekadar urusan teknis. Porprov merupakan bagian penting dari sistem pembinaan dan regenerasi atlet. Hasil kompetisi tersebut juga menjadi salah satu pijakan dalam mempersiapkan atlet Jawa Timur menuju PON 2028.
Karena itu, pemerintah provinsi harus memastikan setiap perubahan kebijakan tidak mengorbankan kepentingan atlet dan cabang olahraga.
Di sisi lain, transparansi penggunaan anggaran juga harus dibuka. Publik berhak mengetahui besaran alokasi anggaran BK PON dan Porprov 2027, mekanisme penyalurannya, siapa pengelolanya, siapa pelaksana kegiatan, serta siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.
Perubahan mekanisme penganggaran memang tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana korupsi. Namun, apabila terjadi perubahan kewenangan tanpa dasar yang jelas, kebijakan tersebut patut dipertanyakan dan diawasi.
Terlebih, apabila tanggung jawab penyelenggaraan berada di KONI, sementara kendali anggaran dan pelaksanaannya berada di Dispora, harus ada pembagian tanggung jawab yang tegas. Jangan sampai ketika muncul persoalan, kedua pihak justru saling melempar tanggung jawab.
Hingga Selasa (10/11/2026) malam, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Iwan, serta Kepala Dispora Jatim Hadi Wawan Guntoro belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp terkait kabar rencana pengambilalihan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Porprov Jatim X 2027.
Belum adanya tanggapan dari ketiga pejabat tersebut membuat pertanyaan mengenai arah kebijakan ini belum terjawab.
Kini, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengelola anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menjelaskan apa urgensi Dispora ingin mengambil alih pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov dari KONI, apa dasar hukumnya, bagaimana kesiapan teknisnya, serta bagaimana pembagian tanggung jawab antara kedua institusi.
Penjelasan terbuka menjadi penting agar tidak muncul kesan bahwa kewenangan penyelenggara yang sudah diberikan kepada KONI hanya menjadi formalitas, sementara kendali sesungguhnya justru berpindah ke perangkat daerah.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola APBD, melainkan kelancaran pembinaan atlet dan masa depan prestasi olahraga Jawa Timur.
