SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan predikat Summa Cumlaude. Dalam ujian doktor terbuka di ASSEC Tower Unair, Rabu (11/11/2026), LaNyalla mempertahankan disertasi tentang rekonstruksi keanggotaan badan perwakilan rakyat dari unsur nonpartai politik.
Disertasi berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik” tersebut mengkritisi dominasi partai politik dalam lembaga legislatif. LaNyalla menilai sistem keanggotaan DPR RI saat ini berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dan membatasi ruang aspirasi masyarakat.
Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang membatasi kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya melalui partai politik. Kondisi tersebut dinilai memunculkan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi karena anggota legislatif lebih terikat pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan pembukaan jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota DPR RI. Gagasan tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada teknokrat, akademisi, profesional, dan kelompok nonpartisan untuk menjadi wakil rakyat tanpa harus bergabung dengan partai politik.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang.
LaNyalla menjelaskan, keberadaan anggota independen di DPR RI berpotensi memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat mencegah terbentuknya koalisi besar antara partai politik dan pemerintah serta meminimalkan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik.
Menurutnya, keterlibatan unsur perseorangan juga dapat mendorong pembentukan regulasi yang lebih berkeadilan, terutama di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan ketenagakerjaan.
Untuk memperkuat gagasannya, LaNyalla merujuk pengalaman Afrika Selatan. Pada 2020, Mahkamah Konstitusi negara tersebut memutuskan undang-undang pemilu inkonstitusional karena menghalangi warga negara mencalonkan diri secara independen sebagai anggota Majelis Nasional. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pengesahan amandemen undang-undang pemilu pada 2023.
Selain Afrika Selatan, LaNyalla menyebut Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis sebagai negara yang telah membuka ruang bagi calon independen dalam parlemen nasional.
Tidak hanya mengusulkan jalur independen di DPR RI, disertasi tersebut juga menyoroti ketimpangan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI atau soft bicameralism. Selama ini, DPR memiliki kewenangan menyeluruh dalam proses pembentukan undang-undang, sedangkan DPD RI lebih terbatas pada penyampaian usulan dan pertimbangan.
Berbekal pengalamannya sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024, LaNyalla menilai aspirasi dan kepentingan daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik. Karena itu, ia mendorong penguatan kewenangan DPD RI agar memiliki posisi sejajar dengan DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk merealisasikan dua gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Rekonstruksi itu diharapkan dapat memperkuat sistem perwakilan sekaligus meningkatkan keseimbangan kekuasaan di lembaga legislatif.
Ujian doktor terbuka tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah, di antaranya Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, dan Prof Mas Rahmah. Sejumlah tokoh nasional dan penyelenggara negara juga hadir, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor, Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, serta anggota DPR dan DPD RI.
Predikat Summa Cumlaude yang diraih LaNyalla diharapkan turut memperluas diskursus mengenai pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menegaskan pentingnya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup persidangan. (fri)
