JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh politik tidak hanya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia meminta penyelidikan juga mempertimbangkan pasal makar, ketentuan keamanan negara, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam keselamatan serta kepentingan negara. Berdasarkan informasi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, jumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai lebih dari 6.000 orang.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Komisi III DPR RI juga tengah berkomunikasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus pada Rabu atau Kamis pekan ini. Rapat tersebut akan membahas perkembangan penanganan perkara, termasuk motif penyadapan, pihak yang memerintahkan, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya aktor lain di balik aktivitas ilegal tersebut.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal Polri. Penyelidik juga diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok atau tokoh politik yang diduga merencanakan, memfasilitasi, maupun mengambil keuntungan dari penyadapan.
“Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Habiburokhman berpandangan, dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan yang semestinya digunakan untuk kepentingan negara juga membuka kemungkinan penerapan ketentuan pidana korupsi. Menurutnya, seluruh aspek hukum perlu dikaji agar penanganan perkara tidak terbatas pada satu rezim hukum.
“Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya tindakan insubordinasi apabila penyadapan terhadap Kepala Negara dilakukan oleh pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menyangkut integritas institusi negara serta perlindungan kepentingan nasional.
Selain mendorong pengusutan melalui berbagai ketentuan pidana, Habiburokhman menyinggung kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila regulasi yang berlaku belum mampu menjangkau karakteristik tindak pidana tersebut secara memadai.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung peristiwa Bom Bali yang menjadi salah satu contoh lahirnya kebijakan regulasi melalui Perppu untuk merespons tindak pidana luar biasa. Namun, penerbitan regulasi baru tetap perlu memperhatikan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum.
Dalam materi yang disampaikan, ketentuan mengenai penyadapan yang melawan hukum diatur dalam Pasal 258 KUHP terbaru tahun 2023. Sementara itu, pengaturan mengenai tata cara penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum masih menunggu undang-undang khusus.
Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mengamanatkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang tersendiri. Hingga kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan belum tersedia.
Komisi III DPR RI ingin memastikan seluruh dugaan penyadapan ilegal tersebut diungkap secara transparan dan menyeluruh. Pengusutan diharapkan dapat mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan aktor intelektual di balik perkara tersebut. (fri)
