JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening dengan setoran awal Rp50.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026), untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Airlangga mengatakan program tersebut menargetkan 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1–4. Pemerintah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah untuk terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
“Menindaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan program satu orang satu rekening. Setoran awal disiapkan Rp50 ribu dan anggarannya Rp1,28 triliun,” kata Airlangga.
Data calon penerima manfaat disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data tersebut menjadi dasar penentuan sasaran program bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Ini untuk sekitar 25 juta warga desil 1–4 di usia di atas 17 tahun. Ini disiapkan datanya oleh BRI dan Bank Syariah berdasarkan DTSEN daripada BPS dan juga LPS,” ujarnya.
Selain memperluas kepemilikan rekening, pemerintah akan mendorong penyaluran bantuan sosial secara langsung melalui BRI dan Bank Syariah. Program ini juga diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, sehingga pembukaan rekening tidak hanya menjadi tujuan administratif.
Airlangga menjelaskan, program Satu Orang Satu Rekening merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan meningkat dari 93 persen menjadi 99 persen melalui program tersebut.
“Program Satu Orang Satu Rekening, untuk inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen, jadi naik dari 93 menjadi 99 persen. Nah ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif jadi bukan soal hanya pembukaan rekening,” kata Airlangga.
Melalui program ini, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas. Penyaluran bantuan sosial dan dukungan terhadap kegiatan produktif menjadi bagian dari upaya mencapai target inklusi keuangan nasional. (fri)
