JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027 untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari daerah. Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), dengan sasaran petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Pemerintah ingin memperluas jangkauan pembiayaan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses permodalan untuk meningkatkan taraf hidup.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari masyarakat di berbagai daerah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi perlu memberikan manfaat nyata bagi petani, nelayan, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang mengandalkan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.
Prabowo juga menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil dan daya beli masyarakat. Pemerintah, menurut dia, memiliki tanggung jawab memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.
Selain memperluas pembiayaan rakyat, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara dan memusatkan kegiatan usaha pada perusahaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Presiden menyebut pemerintah telah melakukan konsolidasi dan penutupan sejumlah BUMN. Hingga malam sebelum penyampaian pernyataannya, jumlah BUMN yang tersisa disebut sekitar 364 perusahaan. Pemerintah menargetkan penutupan hingga 700 perusahaan sampai Desember mendatang, terutama perusahaan yang tidak efisien, merugi, atau memiliki laporan keuangan palsu.
“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup,” kata Prabowo.
Ia menyatakan pembenahan BUMN menjadi bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga menyebut sejumlah perusahaan yang sebelumnya merugi kini mampu mencatatkan keuntungan, dengan peningkatan hingga 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen.
“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung,” ujarnya.
Di sektor sumber daya alam, Presiden meminta pemerintah menindak tegas perusahaan pemegang konsesi yang berulang kali melakukan pelanggaran, termasuk terkait kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai izin usaha perlu dievaluasi apabila pemegang konsesi tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Prabowo juga menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Menurut dia, pemberian izin harus mempertimbangkan kemampuan pihak penerima dalam mengelola sumber daya alam secara produktif.
“Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegasnya.
Presiden turut mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu mengelola perkebunan dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kapasitas nasional dalam mengelola kekayaan negara.
Melalui perluasan kredit rakyat, pembenahan BUMN, dan penertiban konsesi, Prabowo menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi sekaligus memastikan hasil pengelolaan kekayaan nasional dirasakan masyarakat.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Prabowo. (fri)
