SIDOARJO – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia mengubah indikator keberhasilan pelatihan. Keberhasilan balai tidak lagi cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi harus dibuktikan melalui jumlah alumni yang terserap di pasar kerja.
Penegasan itu disampaikan Yassierli saat memberikan arahan bertema Percepatan Transformasi BPVP di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam.
Menurut Yassierli, perubahan orientasi tersebut diperlukan agar pelatihan vokasi benar-benar menjawab persoalan ketenagakerjaan, terutama pengangguran dan kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
“Jangan lagi membanggakan berapa banyak orang yang sudah dilatih, tetapi berapa banyak orang yang setelah dilatih bisa langsung bekerja. Itu yang harus kita kejar bersama,” kata Yassierli.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan harus berorientasi pada hasil. Banyaknya peserta yang menyelesaikan pelatihan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila keterampilan yang diperoleh tidak berujung pada kesempatan kerja.
Karena itu, BPVP dituntut memperkuat relevansi program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Penyerapan alumni menjadi salah satu tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana pelatihan yang diselenggarakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional melalui MagangHub untuk membekali lulusan baru atau fresh graduate dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, Kemnaker berencana menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan vokasi dan kesempatan kerja.
Yassierli juga meminta seluruh kepala BPVP memosisikan balai sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dengan peran tersebut, BPVP tidak hanya bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga mendukung pelaksanaan program prioritas Kemnaker dan pemerintah pusat.
Untuk mempercepat transformasi, Yassierli menyampaikan empat pilar budaya kerja di lingkungan BPVP. Keempatnya meliputi persatuan dan kesatuan langkah, penguatan peran setiap individu, organisasi yang lincah dan adaptif terhadap perubahan, serta keberanian menyampaikan kebenaran secara proaktif.
Ia juga mengingatkan jajaran BPVP agar tidak cepat berpuas diri, menjaga integritas, dan terus berinovasi. Setiap instruktur, menurutnya, perlu memperoleh ruang untuk berkembang sehingga balai menjadi lingkungan kerja yang nyaman sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelatihan.
Dengan perubahan orientasi tersebut, BPVP diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka peserta pelatihan. Tantangan berikutnya adalah memastikan keterampilan yang diberikan benar-benar membuka jalan bagi alumni untuk memasuki dunia kerja. (*)
