SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya memprioritaskan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada warga miskin, terutama kelompok desil 1 dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pesan tersebut disampaikan seusai pelantikan pimpinan Baznas Kota Surabaya periode 2026–2031 di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (19/10/2026).
Eri menegaskan, penyaluran zakat harus berdasarkan data yang akurat dan kondisi riil masyarakat. Ia meminta Baznas berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyatukan data penerima bantuan agar penyaluran tepat sasaran.
Warga yang tidak memiliki tempat tinggal layak atau kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, menurut Eri, harus mendapat prioritas. Ia juga menegaskan pengelolaan dana zakat harus independen dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Baznas harus berani mengambil keputusan berdasarkan data, bukan karena titipan atau kepentingan siapa pun. Kalau ada warga yang lebih membutuhkan, mereka harus didahulukan. Bahkan, jika ada yang mencoba mengarahkan bantuan untuk kepentingan tertentu, pengurus harus berani menolak,” tegas Eri.
Eri menjelaskan, dana Baznas Surabaya bersumber dari zakat aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pengelolaannya harus mandiri dan ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Zakat ini bukan uang APBD, sehingga tidak boleh diintervensi oleh wali kota atau pihak mana pun. Dana ini berasal dari masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya.
Ia berharap penyatuan data kemiskinan pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya dapat menjadi dasar penyaluran bantuan yang lebih terukur. Program Baznas diharapkan melengkapi upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial, seperti penanganan stunting, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta membantu anak-anak yang terancam putus sekolah.
Eri juga mendorong Baznas bekerja sama dengan lembaga amil zakat lainnya agar penyaluran bantuan lebih optimal. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Ketua Baznas Kota Surabaya periode 2026–2031, Moch. Hamzah, menyatakan komitmennya memperkuat sinergi dengan Pemkot Surabaya dan Kemenag, terutama dalam penyatuan data serta penanganan persoalan sosial kemasyarakatan.
“Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Karena itu, kami harus bersinergi, khususnya dalam satu data, agar penyaluran zakat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Hamzah.
Hamzah menyebut penghimpunan dana Baznas Surabaya saat ini rata-rata mencapai Rp3 miliar hingga Rp4,5 miliar per bulan. Untuk meningkatkan kinerja lembaga, Baznas akan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme amil, serta memperluas edukasi zakat, infak, dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid dan lingkungan kampung.
Baznas juga akan mendorong kolaborasi tiga pilar, yakni Pemkot Surabaya, Kemenag, dan Baznas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung Kampung Pancasila.
“Potensi zakat di Surabaya masih bisa terus ditingkatkan. Kami ingin pengelolaannya semakin profesional, independen, transparan, dan akuntabel, sehingga zakat dapat menjadi salah satu kekuatan bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Hamzah. (fri)
