JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Tandyo menggantikan Maruli yang mendapat penugasan baru untuk membantu Panglima TNI sekaligus mengelola badan nasional tersebut.
Pengangkatan Maruli berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Sementara itu, pengangkatan Tandyo sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Kedua keputusan tersebut menjadi dasar pergantian jabatan di lingkungan TNI. Keputusan pengangkatan Maruli dibacakan Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana. Prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu Presiden Prabowo, penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan, hingga penandatanganan berita acara.
Dalam sumpah jabatan, para pejabat menyatakan komitmen untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi etika jabatan, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.
Usai pelantikan, Maruli menjelaskan bahwa pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Gagasan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
“Ini jadi badannya nanti dari badan nasional pengelola perbatasan jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil Panglima ya jelas wakil Panglima dan membantu Panglima,” kata Maruli kepada awak media.
Sementara itu, Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1991. Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, ia memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.
Sebagai KSAD, Tandyo menegaskan akan mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan, menjadi perhatian utama.
“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (fri)
