JAKARTA – Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi resmi menajabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan pejabat sebelumnya, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. Sedangkan Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Ketiganya telah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).
Pengangkatan Kristomei didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB. Sementara itu, pengangkatan Satyawan dan Sriyanto mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPGMN.
Kedua keputusan presiden tersebut dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji jabatan yang dipimpin Presiden Prabowo, kemudian penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik.
Usai dilantik, Kristomei Sianturi menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya mendapat kenaikan pangkat dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal seiring pelantikan tersebut.
“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ucap Kristomei.
Kristomei menyebut sejumlah bencana yang menjadi perhatian, mulai dari kebakaran hutan, banjir hingga erupsi gunung berapi. Ia menegaskan penanganan bencana akan mengedepankan kolaborasi, respons cepat, integrasi, dan sinkronisasi antarpihak.
“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” katanya.
Menurut Kristomei, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan masyarakat. Sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting untuk mendukung penanganan yang terpadu.
“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.
Sebagai langkah awal, Kristomei akan melakukan konsolidasi internal sekaligus mempelajari berbagai persoalan penanggulangan bencana. Koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), juga menjadi perhatian untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan optimal.
“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya. (fri)
