SURABAYA – Pemkot Surabaya menemukan banyak warga ber-KTP Surabaya yang tidak lagi berdomisili di Kota Pahlawan melalui pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) hingga tingkat rukun tetangga (RT). Temuan disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Antiek Sugiharti tersebut menjadi perhatian untuk memastikan pendataan sosial ekonomi dan penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
Antiek mengatakan, Muskel dilakukan untuk memperoleh data terperinci mengenai kondisi masyarakat melalui verifikasi langsung di lapangan. Pendataan hingga tingkat RT diharapkan menghasilkan pemetaan sosial ekonomi yang lebih akurat sebagai dasar bagi pemerintah menentukan intervensi sesuai kebutuhan warga.
“Pemerintah Kota Surabaya dalam beberapa minggu ini melakukan kegiatan Muskel. Di mana Muskel ini kita ingin lebih dalam lagi sehingga prosesnya dilakukan hingga di tingkat RT,” kata Antiek dikutip Kamis (15/10/2026).
Menurut dia, verifikasi langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi masyarakat secara nyata. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan atau intervensi yang dibutuhkan.
“Dengan demikian kita akan mempunyai data melalui pemetaan yang dilakukan klarifikasi secara langsung di masyarakat untuk melihat masyarakat dengan berbagai sosial ekonominya untuk kita tahu intervensi yang bisa diberikan oleh pemerintah secara langsung,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya menemukan ketidaksesuaian antara data administrasi kependudukan (adminduk) dan domisili sebenarnya sejumlah warga. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penentuan penerima bantuan yang membutuhkan.
“Kami menemukan banyak hal yang tentunya ini sangat berpengaruh bagi masyarakat maupun pemerintah kota di dalam memberikan intervensi. Karena kita jumpai banyak sekali warga yang ber-KTP Surabaya tapi yang bersangkutan tidak berdomisili di Surabaya,” ungkapnya.
Untuk mendukung pendataan, Pemkot Surabaya mengintegrasikan pelaksanaan Muskel dengan aplikasi Perlinsos. Aplikasi tersebut digunakan untuk menghimpun informasi masyarakat secara lebih terstruktur dan menjadi salah satu variabel dalam menentukan intervensi pemerintah.
“Di kesempatan ini juga kami mendorong penggunaan aplikasi pendataan aplikasi Perlinsos. Di mana ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggunakan aplikasi Perlinsos sebagai salah satu variabel di dalam pemberian intervensi kepada masyarakat,” jelas Antiek.
Pendataan melalui aplikasi Perlinsos dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Muskel agar informasi kondisi masyarakat dapat dihimpun secara terpadu. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah memetakan kebutuhan warga sekaligus meningkatkan ketepatan pemberian bantuan.
Antiek mengimbau warga yang alamat pada dokumen kependudukannya tidak sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya agar segera memperbarui administrasi kependudukan sesuai domisili. Pembaruan data tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelayanan publik dan memastikan intervensi pemerintah diberikan kepada warga sesuai kriteria.
“Kami mengimbau masyarakat agar segera melakukan pengurusan administrasi sesuai dengan domisilinya,” pesannya. (fri)
