JAKARTA, WartaTransparansi.com — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengatakan, selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Prabowo, dikutip dari segneg.go.id
Menurutnya, pemerintahan bekerja berdasarkan empat pedoman utama, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga dan melindungi kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta berorientasi pada kepentingan rakyat dan generasi penerus.
Salah satu capaian yang disebut Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun. Capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah selama empat tahun.
Pemerintah juga menghapus 145 aturan birokrasi dalam penyaluran pupuk. Kebijakan itu disebut mampu menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen sekaligus mendorong kenaikan laba PT Pupuk Indonesia hingga 252,8 persen.
Pada tahun ini, Indonesia juga disebut telah mencapai swasembada delapan komoditas utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Di sektor energi, Prabowo menyampaikan pemerintah berhasil mewujudkan swasembada bahan bakar minyak jenis solar melalui produksi diesel berbasis B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.
Kebijakan tersebut, lanjut Presiden, mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara sekitar 9,5 miliar dolar AS.
Prabowo menegaskan berbagai capaian tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri. Menurutnya, capaian yang telah diraih harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Sekali lagi, ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” pungkasnya.
(din/ais)
