JEMBER – Setelah sempat menjadi keluhan nelayan, khususnya di kawasan Puger, proses penerbitan barcode BBM bersubsidi bagi nelayan Kabupaten Jember kini memasuki tahap finalisasi. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan hambatan administrasi yang selama ini menghambat akses nelayan terhadap BBM bersubsidi segera terselesaikan sehingga distribusi bahan bakar dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait saat menghadiri kegiatan di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember, Sabtu (6/6/2026).
“Insyaallah, dalam waktu dekat persoalan BBM untuk nelayan Puger dan sekitarnya akan segera terselesaikan,” tegas Fawait.
Menurutnya, proses finalisasi saat ini dilakukan oleh Dinas Perikanan dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia meminta jajaran terkait segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi agar nelayan dapat memperoleh haknya tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Fawait menjelaskan bahwa pengelolaan BBM bersubsidi untuk nelayan bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember. Sebagian kewenangan berada di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemkab Jember tidak bisa serta-merta menerbitkan barcode BBM bersubsidi tanpa kelengkapan dokumen dan perizinan kapal yang dipersyaratkan.
“Kami tidak bisa memaksakan Dinas Perikanan mengeluarkan barcode untuk kapal yang belum memiliki izin. Jika prosedurnya tidak sesuai aturan, konsekuensinya bisa berujung pada persoalan hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehati-hatian tersebut juga bertujuan melindungi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan tugasnya sesuai regulasi.
“ASN di Dinas Perikanan juga harus mendapatkan perlindungan. Jangan sampai karena proses administrasi yang tidak tuntas, mereka harus berhadapan dengan aparat penegak hukum,” katanya.
Fawait mengungkapkan, salah satu kendala yang selama ini dihadapi nelayan adalah belum tersedianya Syahbandar di Jember. Namun, setelah Pemkab Jember mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, kebutuhan tersebut kini telah terpenuhi
“Setelah kami mengajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Jawa Timur dan diteruskan ke pemerintah pusat, saat ini Syahbandar sudah ada,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk sektor pertanian, Bupati memastikan proses penerbitan barcode BBM bersubsidi telah berjalan tanpa kendala berarti.
“Untuk barcode BBM bersubsidi bagi petani sudah aman,” tandasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Karena itu, setiap tahapan dilakukan secara cermat agar program subsidi pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi nelayan maupun petani. (Adv)
