JAKARTA – Anggota DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dalam rilis yang disampaikan di Jakarta, Jumat (23/10/2026), Said menegaskan penanganan bencana harus disertai pencegahan, penyediaan sumber air berkelanjutan, dan pemulihan lingkungan agar dampak bencana tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Said menilai, wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan dan karhutla perlu dipetakan sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Desa-desa yang kerap mengalami krisis air membutuhkan solusi jangka panjang, sedangkan kawasan hutan rawan kebakaran harus mendapat perlindungan dan pemulihan secara berkelanjutan.
“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang,” tegas Said.
Menurutnya, kelestarian hutan berkaitan erat dengan ketersediaan air. Kerusakan hutan dapat mengganggu fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air dan meningkatkan kerentanan lingkungan. Karena itu, pencegahan karhutla perlu berjalan seiring dengan perlindungan sumber air dan pemulihan ekosistem.
“Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air. Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya,” ujarnya.
Said mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, struktur dan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur telah membantu masyarakat terdampak kekeringan dan karhutla. Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan. Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Gresik menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Randuboto, Sidayu.
Penyaluran air bersih juga dilakukan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, dan Lamongan, serta sejumlah daerah lainnya. Di Lamongan, unsur partai bersama kader di lembaga legislatif dan eksekutif menyalurkan air bersih secara serentak ke enam desa di lima kecamatan.
“Kekuatan PDI Perjuangan ada pada struktur yang sampai ke desa. Ranting dan PAC harus menjadi mata dan telinga. Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air, atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat,” kata Said.
Dalam penanganan karhutla, struktur PDI Perjuangan di Kota Batu membantu memenuhi kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak. Di Magetan, kader turut dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak di Ngawi antara lain dilakukan melalui pembasahan dan pembuatan sekat bakar untuk membantu mengendalikan penyebaran api.
PDI Perjuangan Jawa Timur juga menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air untuk membantu penanganan dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit, dan Welirang. Said menegaskan, keterlibatan kader merupakan bentuk gotong royong, bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah.
Selain mitigasi, Said meminta pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian penting penanganan karhutla. Setelah api padam dan kondisi dinyatakan aman, evaluasi perlu dilakukan terhadap kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar rehabilitasi sesuai kondisi ekologis setiap kawasan.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air,” ungkapnya.
Said menekankan, keberhasilan mitigasi tidak cukup diukur dari jumlah bantuan air yang disalurkan atau kegiatan pemadaman yang dilakukan. Pemerintah daerah perlu memastikan desa-desa rawan kekeringan memiliki solusi jangka panjang dan kawasan hutan rawan kebakaran mendapat perlindungan yang memadai.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” pungkas Said. (fri)
