SURABAYA – Sekitar 300 orang menggelar demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026) sore. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil itu menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah serta menuntut penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Selama demonstrasi berlangsung, sejumlah aparat kepolisian mengenakan jaket bertuliskan Siber dan berjaga di luar area aksi. Mereka menanyai sejumlah orang yang menuju titik demonstrasi mengenai identitas dan tujuan kedatangan. Sementara itu, Jalan Gubernur Suryo ditutup total selama aksi berlangsung.
Daniel Sumorang, mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) sekaligus koordinator lapangan dan juru bicara aksi, mengatakan dua tahun pemerintahan seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan.
“Dua tahun itu waktu yang cukup bagi mereka untuk bisa merefleksikan, apakah program-program yang dijalankan itu sudah sesuai, sudah nyata adanya, sudah dirasakan dampaknya yang positif oleh rakyat Indonesia, sudah tepat sasaran atau belum? Tapi nyatanya hingga hari ini belum,” kata Daniel.
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih belum memberikan hasil sesuai harapan. Daniel juga mengkritik penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG karena dinilai mengurangi alokasi anggaran bagi sektor pendidikan.
“MBG, Koperasi Desa Merah Putih, zonk semuanya. Dan sampai hari ini, sampai detik ini masih berjalan. Anggaran pendidikan 20 persen yang dicatat di undang-undang, di konstitusi kita, dipotong untuk program makan beracun gratis, seperti itu,” ujarnya.
Selain program pemerintah, Daniel menyoroti penanganan karhutla yang dinilai belum maksimal. Ia menyebut dampak asap kebakaran telah meluas hingga negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Menurut dia, tawaran bantuan dari sejumlah negara asing untuk menangani kebakaran juga belum ditindaklanjuti pemerintah.
Daniel turut mengkritik pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat menunggu hujan untuk membantu memadamkan kebakaran. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menghentikan karhutla, bukan hanya mengandalkan hujan.
“Kalau memang dari pemerintah belum ada langkah konkrit untuk bagaimana untuk menghentikan Karhutla ini. Pemerintah bilang, tinggal tunggu hujan aja. Anak SD juga bisa ngomong gitu,” ujarnya.
Penetapan karhutla sebagai bencana nasional menjadi salah satu tuntutan utama demonstran. Daniel meminta pemerintah menetapkan status tersebut tanpa berlarut-larut dalam persoalan administratif.
“Dan kami menuntut agar bencana Karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional statusnya,” kata Daniel.
Daniel menyebut jumlah peserta demonstrasi di Grahadi mencapai sekitar 300 orang dan masih berpotensi bertambah. Ia juga memastikan akan ada aksi lanjutan setelah demonstrasi tersebut.
Menurut Daniel, konsolidasi dengan sejumlah aliansi perguruan tinggi di beberapa kota besar di Pulau Jawa telah dilakukan untuk mempersiapkan gerakan berikutnya. Aksi lanjutan itu direncanakan berlangsung di sejumlah wilayah, baik secara terpusat maupun serentak di berbagai daerah. (fri)
