SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Kendati ruang anggaran semakin terbatas, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga dipastikan tetap menjadi prioritas.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan hal tersebut saat memaparkan Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Senin (28/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri 40 anggota DPRD Surabaya dan dinyatakan memenuhi kuorum.
Eri menegaskan, tekanan fiskal tidak boleh berdampak pada penghentian pelayanan dasar masyarakat. Program pendidikan gratis, kesehatan gratis hingga penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) tetap harus berjalan.
“Saya sampaikan kepada warga, dalam kondisi anggaran dengan tekanan fiskal seperti ini, sungguh-sungguh tidak boleh berhenti sama sekali. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan,” ujar Eri.
Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemkot Surabaya harus menentukan skala prioritas. Setiap program akan diarahkan agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu contohnya adalah program perbaikan RTLH. Eri menyebut kebutuhan anggaran untuk menangani seluruh RTLH di Surabaya bisa mencapai sekitar Rp600 miliar.
“APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp600 miliar kalau kita akan memperbaiki semuanya. Maka kita harus bisa menentukan prioritas,” katanya.
Sasaran Bantuan Akan Diperketat
Selain efisiensi anggaran, Pemkot Surabaya juga akan melakukan penajaman terhadap penerima bantuan sosial.
Eri mengatakan status kepemilikan KTP Surabaya tidak akan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penerima manfaat. Pemerintah akan melihat apakah warga tersebut benar-benar tinggal di Kota Surabaya.
Ia mencontohkan warga yang masih memiliki KTP Surabaya, tetapi telah menetap di daerah lain karena bekerja atau memiliki aktivitas utama di luar Surabaya.
“Kalau ada warga Surabaya yang KTP-nya Surabaya, tetapi sudah tinggal di Gresik karena kantornya di Gresik dan bekerja di sana, ini yang mana yang kita berikan? Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” tegasnya.
Pendekatan yang sama akan diterapkan dalam sektor pendidikan. Pemkot ingin memastikan anak-anak yang memang tinggal di suatu wilayah memperoleh akses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang tersedia.
“Maka saya berharap, ayo dibuka semuanya. Hari ini kita hanya untuk warga Kota Surabaya. Itu pilihan yang berat, tetapi kami tidak bisa memenuhi semuanya. Kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya,” ujar Eri.
Efisiensi Belanja Kendaraan Dinas
Upaya menekan belanja juga menyentuh penggunaan kendaraan dinas. Pemkot Surabaya akan mengevaluasi kendaraan operasional yang menggunakan bahan bakar minyak, sekaligus melanjutkan penggunaan kendaraan listrik pada 2027.
Kebijakan tersebut terutama diarahkan untuk kendaraan yang digunakan kepala dinas.
“Mobil-mobil yang membutuhkan solar dan bensin akan kita evaluasi. Yang memegang kendaraan nanti juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” jelas Eri.
Meski demikian, kendaraan operasional untuk kebutuhan pelayanan lapangan tetap disiapkan. Kendaraan Satpol PP maupun armada yang digunakan untuk pekerjaan infrastruktur tetap dinilai sebagai kebutuhan operasional pemerintah.
DPRD Soroti Program yang Berdampak Langsung
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan RAPBD Surabaya 2027 yang disampaikan wali kota diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,8 triliun.
Menurut Bahtiyar, setelah nota keuangan disampaikan, DPRD akan memasuki tahapan pembahasan RAPBD. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 9 Oktober hingga 9 November.
“Pembahasannya akan panjang, mulai 9 Oktober sampai 9 November. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bahtiyar.
Ia memastikan DPRD akan memberi perhatian terhadap program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat Surabaya.
Penanganan RTLH menjadi salah satu program yang mendapat perhatian. Bahtiyar menyebut Pemkot Surabaya saat ini telah menangani sekitar 3.000 unit RTLH. Jumlah tersebut masih ditambah dukungan Kementerian Perumahan sekitar 2.000 unit.
Dengan dukungan tersebut, menurut dia, terdapat potensi penanganan hampir 5.000 RTLH.
“Kalau dikoneksikan, nantinya ada hampir 5.000 rumah tidak layak huni yang bisa dimanfaatkan. Ada juga bantuan pendidikan dan kesehatan. Apapun program yang pro-rakyat, tentunya DPRD akan mendukung,” pungkasnya.
Pembahasan RAPBD Surabaya 2027 selanjutnya akan menjadi momentum bagi legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga belanja daerah tetap terarah pada pelayanan publik dan program prioritas. (*)
