SURABAYA – Pembahasan PAK APBD-P 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya berlangsung cukup alot.
Sejumlah pos anggaran dipertanyakan, mulai dari pembangunan jamban bagi warga, fasilitas persampahan hingga perbedaan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat koordinasi yang berlangsung Selasa (1/9/2026) tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. Jajaran DLH Surabaya turut hadir memberikan penjelasan atas sejumlah program yang masuk dalam pembahasan perubahan anggaran.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati salah satunya mempertanyakan anggaran pembangunan jamban yang mencapai sekitar Rp13 miliar.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena Surabaya sebelumnya telah dinyatakan mencapai 100 persen Open Defecation Free (ODF). Namun, berdasarkan pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat 1.487 warga yang membutuhkan fasilitas jamban.
“Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkap Aning.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Siti Maryam meminta kebutuhan sanitasi masyarakat tidak terhambat oleh persoalan pendataan maupun klasifikasi penerima bantuan.
Ia bahkan mendorong adanya penambahan fasilitas MCK portable yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan masyarakat maupun kebutuhan fasilitas umum.
“Untuk Surabaya ini sudah waktunya butuh penambahan MCK portable,” ujar Siti.
Siti juga meminta kebutuhan fasilitas persampahan di lingkungan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, gerobak dan bak sampah masih dibutuhkan di berbagai wilayah, termasuk kampung, sekolah, masjid dan fasilitas umum.
Anggaran DLH Berbeda dengan TAPD
Selain program sanitasi, Komisi C menyoroti perbedaan angka anggaran DLH yang muncul dalam pembahasan bersama TAPD.
Aning mengatakan, dalam pembahasan di TAPD disebutkan terjadi pengurangan anggaran DLH sebesar sekitar Rp24 miliar. Namun, angka yang disampaikan DLH dalam rapat Komisi C justru menunjukkan adanya penambahan sekitar Rp190 miliar.
“Di TAPD anggarannya dikurangi Rp24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data. Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” kata Aning.
Ketua Komisi C Eri Irawan meminta DLH segera melakukan sinkronisasi dengan TAPD. Menurutnya, kejelasan angka sangat penting karena hasil pembahasan Komisi C akan dilaporkan kepada Banggar DPRD Surabaya.
“Yang kemarin di Banggar itu turun Rp24 miliar. Nah, sekarang di sini dibahas ada kenaikan. Kita ingin ada bahan yang fix, yang terkini, sehingga besok kita bisa laporkan ke Banggar dengan lebih tepat,” ujar Eri.
DLH Jelaskan Data Penerima Jamban
Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan, angka 1.487 warga yang membutuhkan jamban berasal dari DTSEN dan telah diverifikasi bersama kelurahan, kecamatan serta Dinas Kesehatan.
Pembangunan jamban tersebut ditujukan bagi warga yang memiliki rumah tetapi belum mempunyai fasilitas jamban.
Untuk warga yang belum dapat tertangani melalui anggaran pemerintah, DLH akan mencari alternatif pembiayaan. Skema tersebut dapat melibatkan pihak ketiga, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, maupun Baznas.
Di sisi lain, DLH juga tengah membenahi sistem pengelolaan sampah. Perubahan desain gerobak sampah disiapkan agar memiliki kapasitas lebih besar sekaligus mendukung pemisahan sampah organik dan anorganik.
DLH juga menyiapkan komposter serta perangkat pengolahan sampah di tingkat TPS.
“Ekosistem pemilahan sampah dan pengolahan sampah itu harus terjadi. Tidak putus di sebuah lomba saja, tetapi bisa berkesinambungan,” tegas Fikser.
Fikser menambahkan, kebutuhan anggaran DLH turut dipengaruhi besarnya jumlah personel lapangan. Sekitar 4.155 personel Satgas DLH membutuhkan anggaran sekitar Rp17 miliar setiap bulan.
“Kalau Satgas saja satu bulan Rp17 miliar. Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” jelasnya.
Komisi C selanjutnya meminta DLH menyampaikan kembali data anggaran terbaru setelah dilakukan sinkronisasi dengan TAPD.
“Pertemuan berikutnya kita akan kembali minta Pak Fikser menyampaikan yang terkini, terkait dengan sinkronisasi yang ada di Banggar,” pungkas Eri. (*)
