JEMBER, Wartatransparansi.com – Kemacetan, banjir, persoalan sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga keamanan lingkungan menjadi lima masalah utama yang dinilai paling mendesak oleh masyarakat perkotaan di Kabupaten Jember.
Temuan tersebut merupakan hasil penelitian PAR Strategy Center (PSC) melalui survei persepsi dan prioritas masalah masyarakat perkotaan Jember yang dilakukan pada 15 Mei hingga 30 Juni 2026.
Penelitian melibatkan 187 responden yang berdomisili di tiga kecamatan perkotaan, yakni Patrang, Kaliwates, dan Sumbersari.
Peneliti Utama PAR Strategy Center, Ahmad Deni Rofiqi, mengatakan survei tersebut dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat sekaligus mendorong kebijakan publik yang lebih berbasis data.
“Kehadiran PAR Strategy Center bertujuan untuk membuka partisipasi publik dan menghadirkan sistem survei dengan sistem keterbukaan. Kita juga mendorong evidence based policy, yaitu penyusunan kebijakan publik berdasarkan data,” ujar Deni, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, persoalan perkotaan yang muncul dalam survei tidak bisa dipandang secara terpisah. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, kawasan perdagangan, mobilitas masyarakat, hingga berkembangnya sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) ikut membentuk dinamika perkotaan Jember.
“Kemacetan, banjir, sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga keamanan saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi,” tegasnya.
Lima Rekomendasi untuk Pemerintah.
Berdasarkan hasil survei dan analisis kontekstual menggunakan data sekunder, PSC kemudian menyusun lima rekomendasi strategis sebagai arah kebijakan pembangunan kawasan perkotaan Jember.
Pertama, mobilitas perkotaan. Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah didorong mengembangkan sistem transportasi yang lebih terpadu. Langkahnya antara lain melalui penataan kawasan parkir, pengaturan kawasan PKL, rekayasa lalu lintas, serta peningkatan kualitas infrastruktur pejalan kaki.
“Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat parsial, karena aktivitas perekonomian masyarakat tetap dipertimbangkan,” jelas Deni.
Kedua, pengendalian risiko banjir. PSC merekomendasikan penguatan sistem drainase berkelanjutan melalui normalisasi saluran air, pembangunan sumur resapan, peningkatan kapasitas drainase, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran lingkungan.
Ketiga, pengelolaan sampah. PSC mendorong pemerintah mengubah pola pengelolaan sampah dari sekadar mengandalkan pengangkutan menuju pengelolaan sejak dari sumbernya.
Menurut Deni, pendekatan tersebut penting untuk mengurangi beban pengangkutan sekaligus mencegah penumpukan sampah di kawasan perkotaan.
Keempat, stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah dinilai perlu memperkuat distribusi pangan, melakukan pemantauan harga secara berkala, meningkatkan cadangan pangan daerah, serta memperluas kerja sama antardaerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga kebutuhan pokok yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
Kelima, keamanan lingkungan. PSC merekomendasikan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat melalui revitalisasi pos keamanan lingkungan (pos kamling), peningkatan patroli di wilayah rawan, pemanfaatan teknologi pendukung, serta pelibatan pemuda dan komunitas.
“Pelibatan masyarakat menjadi penting karena keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga,” paparnya.
Dorong Kebijakan Berbasis Data
Deni menambahkan, penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan perkotaan.
Menurutnya, persoalan masyarakat seharusnya tidak hanya dibaca berdasarkan asumsi atau keluhan yang muncul sesaat, tetapi perlu dipetakan melalui data dan persepsi masyarakat secara terukur.
“Melalui survei ini, kami ingin mendorong agar kebijakan pembangunan perkotaan Jember semakin berbasis data dan melibatkan partisipasi publik,” pungkas Deni.
Dengan demikian, lima persoalan yang ditemukan PSC—mulai dari kemacetan, banjir, sampah, harga kebutuhan pokok hingga keamanan—diharapkan dapat ditangani melalui kebijakan yang saling terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri. (*)
