JAKARTA, Wartatransparansi.com – Pemerintah Indonesia dan Turki menyepakati Joint Action Plan (JAP) 2026–2027 sebagai langkah memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan The First Joint Working Commission (JWC) yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Turki Vedat Işıkhan di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Penandatanganan Protocol of the First Joint Working Commission menjadi tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour yang ditandatangani kedua negara pada 2023.
Menaker Yassierli mengatakan, kerja sama ini diharapkan mampu menghasilkan program konkret yang mendukung terciptanya pasar kerja yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja.
Joint Action Plan mencakup pengembangan kebijakan pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengembangan proyek kerja sama internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyatakan minat mempelajari konsep Model Factory yang dikembangkan Turki. Konsep tersebut dinilai mampu memperkuat transformasi balai pelatihan vokasi karena tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan tenaga kerja, tetapi juga menjadi pusat konsultasi bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menerapkan sistem produksi yang lebih efisien.
Menurut Yassierli, Indonesia berharap kerja sama ini dapat membuka peluang transfer pengetahuan sehingga balai pelatihan vokasi mampu mencetak tenaga kerja kompeten sekaligus mendukung peningkatan daya saing UKM nasional. (*)
