BOJONEGORO (Wartatransparansi.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalittimelanjutkan kegiatan resesnya dengan bertemu ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Bojonegoro. Pada pertemuan yang mengambil tema ‘Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’ itu, LaNyalla mengingatkan agar desa melalui dana desa yang dimilikinya, sedapat mungkin diarahkan untuk mendukung Bojonegoro sebagai kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas).
“Karena itu, saya katakan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa untuk keunggulan kompetitif dan komparatif Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Migas,” kata LaNyalla di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro, Rabu (20/12/2023).
Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, di berbagai kesempatan ia telah berulangkali menyampaikan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa.
Sebagai sebuah wilayah, LaNyalla menyebut Bojonegoro memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah penghasil Tembakau Virginia yang disebut-sebut sebagai varian terbaik di dunia. Selain itu, Bojonegoro juga penghasil Tembakau Jawa, perkebunan jagung serta buah-buahan, pertambangan batu kapur dan lainnya.
Kabupaten yang dikenal dengan makanan khas Ledre ini juga salah
satu daerah penghasil Migas yang tergolong besar. Dari data tahun 2021, produksi minyak mentah di Bojonegoro mencapai 76 juta barrel, menyumbang lebih dari 200 ribu barrel lifting minyak Indonesia per hari.
Oleh karena itu, LaNyalla menilai politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintahan desa, juga harus
berorientasi untuk memastikan semua potensi tersebut bermuara kepada
peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat desa.
“Sekaligus memastikan ancaman dan tantangan yang ada, terutama luapan sungai Bengawan Solo mendapat jalan
keluar dan teratasi,” saran LaNyalla.
Di sisi lain, dalam konteks perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengungkapkan bahwa ia sedang menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional.
Caranya adalah dengan menerapkan kembali sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Peta jalan itu, LaNyalla melanjutkan, untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya.
“Maka, kita harus menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yakni Pancasila,” tegas LaNyalla.
