Sumenep – Dinas pendidikan (Disdik) Sumenep, angkat bicara soal pelaksanaan wajib belajar Diniyah yang dinilai kurang bernafsu oleh DPKS beberapa hari yang lalu. DPKS menilai bahwa Disdik sudah lalai dengan program Pemkab yang tertera dalam perbub no. 15 tahun 2016 dengan anggaran Rp. 1 Miliyar.
Kabid pembina SMP Disdik Sumenep Mohammad Iksan menolak tuding DPKS, bahwa wajib belajar pendidikan Diniyah selama ini terhadap siswa lembaga formal di Kabupaten Sumenep itu kurang maksimal. Kata Iksan , Kamis 24/05/2018.
“Program wajib Madin terhadap siswa untuk yang SMP di lembaga sekolah formal di sumenep itu, sudah dilaksanajan dan berjalan lancar. Bisa di cek seperti SMP N 1, SMP N 2, SMP N 3 dan SMP N 5 dan SMP N 6 itu semuanya melaksanakan program wajib Diniyah” kata Iksan saat dimintai keterangan media ini di kantornya.
Iksan mengatakan, ada sekitar empat puluh empat asatidt diterjunkan dalam program wajib Madin tersebut. Selama ini kata Kabid SMP tersebut, pihaknya tidak tututp mata dalam menjalankan program wajib Madin ini.
Terkait masalah belom adanya Juknis dan buku, pihaknya mengakui bahwa itu menjadi kesepakatan dengan DPKS untuk membantu menuntaskannya.
