Surabaya – Politik kesehatan harus berubah menjadi promotif preventif. Apalagi politik kesehatan ini sudah dilakukan sejak jaman maraknya penyakit malaria. Namun pada jaman reformasi hingga kini politik kesehatan promotif preventif hilang semua.
Gubernur Jatim Soekarwo saat menghadiri Rakernas Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Seminar Nasional Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, Rabu (7/3) siang
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, kebijakan kesehatan promotif preventif sangat bermanfaat untuk mengurangi belanja kesehatan yang kuratif. Karena itu, sekarang harus digalakkan lagi policy kesehatan promotif preventif seperti memberikan penyuluhan mengenai gaya hidup sehat bisa kepada masyarakat di desa.
“Jika public policy di kesehatan hanya untuk kuratif maka anggaran kesehatan akan jebol. Kalau pola kuratif dijalankan terus, seberapa besar BPJS pun tidak bisa membiayai. Apalagi public policy ini tidak sinkron dengan pola hidup yang ada,” ujarnya sambil mencontohkan keberhasilan promotif preventif Kota Mojokerto yang sudah sembilan tahun ini tidak ada demam berdarah.
Lebih lanjut disampaikannya, salah satu cara penerapan promotif preventif dapat dilakukan dengan menyisihkan Rp. 100 juta untuk tenaga paramedis dari total anggaran belanja kesehatan sebanyak Rp. 300 juta di Puskesmas. Dengan demikian tenaga paramedis bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hidup sehat.
