Padang – Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Oesman Sapta Oedang menyatakan, siap bekerja sama dengan PWI serta kementerian desa dan daerah tertinggal, terkait untuk mensukseskan program dana desa untuk membangun desa dan daerah.
Oesman Sapta Oedang (OSO) menjelaskan, bahwa DPD siap mengawal dan menyalurkan aspirasi daerah, terutama pembangunan daerah dan desa.
Bahkan, OSO menyatakan akan keluar sebagai Wakil Ketua MPR, dan konsentrasi melalui DPD dengan konsentrasi membangun daerah dan membangun desa. “Tidak mungkin Indonesia hanya Jakarta dan hanya Jawa, perlu pemerataan,” tandasnya, Sabtu (7/2) malam di hotel Kyriad Bumi Minang.
Oleh karena itu, DPD akan memerankan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. “Kita minta DPR RI memberikan dukungan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, termasuk pengawal dengan pengawasan pembangunan di daerah,” katanya.
Menyangkut HPN, katanya, pers akan bangkit dan meminta PWI dan Dewan Pers menjadi bagian dari dukungan kepada program pembangunan daerah dan desa, karena hanya pers yang masih didengar masyarakat.
Tema ini (Dialog Pers, Upaya Percepatan Pembangunan Daerah melalui Dana Desa), lanjutnya, sesuai dengan tekad bapak Presiden memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah daerah, terutama di luar Jawa, maka DPD akan melakukan tugas itu.
“Tema ini juga sangat penting karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana desa yang jumlahnya 75 ribu desa dengan total Rp 60 trilyun, dan jumlah dana desa ini akan meningkatkan terus,” ujar OSO berapi-api.
Namun, katanya, muncul kekhawatiran soal kemampuan manajerial kepala desa, dan tugas kita memberikan pendampingan untuk memberikan dukungan seluas-luasnya untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen ini wujud kecintaan kita kepada masyarakat desa dan wujud peran aktif DPD RI, mendukung pembangunan daerah dan desa, sesuai perioritas daerah.
OSO menegaskan, sukses pengelolaan dana desa merupakan sukses DPD, pers, kementerian desa dan semua pihak yang mendampingi sebagai pendamping yang mendukung.
Media, lanjut dia, harus menjadi bagian kritik yang baik, bukan menjadi masalah dalam pembangunan desa dengan melakukan cara menekan dan sejenisnya.
Sementara Ketua Umum PWI Pusat Margiono mengatakan, bahwa PWI Pusat siap mengawal percepatan pembangunan melalui program dana desa, dengan menggunakan fungsinya sebagai kontrol sosial dan pengawasan program pembangunan.
“Silahkan pers diperalat untuk meningkatkan pembangunan desa yang menjadi bagian dari pembangunan daerah dengan melakukan pengawasan melalui pemberitaan,” kata Margiono.
Acara dipertajam dengan narasumber Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Pemimpin Redaksi Kompas, Bupati Banyuwangi, serta Komite 1 DPR RI. (JT)
