JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan, larangan mudik untuk Hari Raya Idul Fitri 1442 H menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Rapat Terbatas Internal di Kantor Presiden pada Senin (26/04/21). Doni mengatakan, kebijakan mudik masih belum ada perubahan.
“Bapak Presiden mengatakan, narasi mudik hendaknya mengikuti kebijakan pemerintah pusat, dan ini belum ada perubahan,” jelas Doni.
Ia mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menahan diri tidak mudik. Doni mengajak semua untuk bisa bersabar.
“Ini semua untuk kepentingan bersama. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa,” tegasnya.
Doni juga mengatakan, peniadaan libur panjang dikarenakan dampak negatif yang menyertai, di mana usai libur panjang akan diikuti kenaikan kasus positif dan kasus kematian.
“Ini sudah terbukti dengan pasti, setiap libur panjang akan diakhiri dengan peningkatan kasus. Akan diikuti dengan jumlah pasien di rumah sakit yang meningkat, dan juga akan diikuti dengan angka kematian yang tinggi, termasuk dengan gugurnya para dokter dan nakes lainnya,” papar Doni.
Kepala BNPB itu memberi salah satu solusi untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga di hari Raya, yaitu dengan melakukan silaturahim secara virtual.
“Mohon berkenan, posko-posko yang ada di setiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas komunikasi virtual untuk bisa difasilitasi,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jelas Doni, awalnya warga yang akan mudik 33 persen. Saat pemerintah remis menerapkan larangan mudik, angka itu turun menjadi 11 persen, dan kini di angka 7 persen.
“Tugas kita menurunkan angka 7 persen menjadi lebih rendah lagi sehingga mobilitas bisa kita batasi, kita kurangi, dan akan bisa mengurangi penularan Covid-19 di berbagai daerah,” ujar Doni. (wt)
