Jakarta – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar memutuskan beberapa hal yaitu Ketua Umum terpilih hanya akan melanjutkan sisa periodisasinya sampai akhir 2019. Selain itu juga akan memberikan sanksi pemecatan langsung yterhadap kader partai yang kesandung maslah hukum
“Komitmen Partai Golkar untuk melakukan citra atau gerakan cut off position masa lalu, terutama dari perilaku korupsi menjadi sebuah komitmen yang bagus, di mana Partai Golkar harus mempunyai ketegasan bahwa siapa pun yang telah melakukan tindak pidana korupsi, harus dinyatakan nonaktif atau dipecat,” ujar Ketua Pemenangan Pemilu I Golkar Nusron Wahid di JCC, Senayan, Jakarta,Selasa malam
Golkar, kata Nusron, juga sepakat pengurus baru yang akan segera dibentuk harus bebas kasus. Ini sesuai dengan komitmen Golkar untuk menjadi bersih.
“Siapa pun yang masuk kepengurusan Golkar dari pusat sampai bawah, harus clean and clear dalam angka coorporate governance sehingga kita tak bisa berspekulasi lagi,” katanya.
Munaslub juga memutuskan soal pencalonan kepala daerah. Golkar berkomitmen mengusung calon yang bebas dari masalah hukum.
“Calon yang kita usulkan pilkada maupun apa pun kita koordinasikan tidak boleh bermasalah secara hukum. Bersih, clean and clear,” tegas Nusron.
Lebih lanjut, Nusron juga menjelaskan munaslub menyepakati Airlangga sebagai ketum. Soal periode jabatan Airlangga, muncul beberapa opsi sehingga akan diputuskan besok. (min)
