BONDOWOSO (Wartatransparansi.com) – Masyarakat Bondowoso tentu sangat familier dengan sosok tinggi besar yang satu ini. Kesan awal sulit bicara, namun setelah ngobrol dimulai ternyata sangat enak dan responsip. Itulah Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.
Ketika rombongan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jawa Timur, sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pembersayaan, pendampingan, bermalam di Baratha Hotel Bondowoso, wakil bupati Irwan secara tiba tiba muncul menemui rombongan.
Bahkan rombongan di jamu makan malam bersama di hotel tersebut. Dalam pertemuan penuh persahabatan itu, Wakil Sekretaris LPM Jawa Timur Fatchurahman, sebagai pimpinan rombongan mulai berpromosi mengenai LPM atau kalau di era orde baru dulu disebut LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Dan lembaga ini adanya di desa.
Lembaga yang dulunya disebut LKMD dan adanya di desa itu, saat ini dibentuk secara nasional dan berubah menjadi LPM. Kalau ditingkat pusat di sebut LPM RI, DPD LPM Provinsi, LPM kabupaten/kota dan asosiasi LPM untuk tingkat kecamatan.
Sudah 10 tahun terakhir LPM ini stagnan karena berbagai kendala. Namun sejak terpilihnya Achmad Dolli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi ll DPR RI, dalam Munas Agustus 2020 di Jakarta, secara nasional digerakan lagi.
Fatchurahman menceritakan bahwa untuk Jawa Timur konsolidasi terakhir pada Minggu (8/11/2020), berlangsung di Jember untuk wilayah V yang meliputi Jember, Probolinggo kabupaten/kota, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Lembaga ini keberadaanya sah secara undang undang.
“LPM ini bertujuan melakukan pendampingan. Hubungannya dengan Pemerintah bermitra. Karena itu lembaga ini harus ada disetiap kabupaten/kota,” kata Fatchur.
Mendengar penjelasan ini Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat sangat antusias. Malahan saat itu juga menunjuk Ir. H Kukuh Triyatmoko, untuk membentuk kepengurusan LPM Kabupaten di Bondowoso.
Pendampingan di masyarakat sangat perlu karena anggaran desa sangat besar, ini diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan. Kedua, masyafakat di desa perlu inovasi dan LPM harus hadir disitu. “Saya setuju dan harus segera dibentuk,” kata Irwan Bachtiar Rachmat singkat. (min)
