BANYUWANGI (WartaTransparansi) – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap diajukannya rancangan perubahan APBD Tahun 2020 dalam rapat paripurna dewan, Jum’at (18/09/2020) lalu.
Rapat paripurna penyampaian pemandangan Umum fraksi-fraksi digelar secara virtual terbatas dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto di ikuti puluhan anggota dewa lintas fraksi. Sedangkan Bupati Banyuwangi, H.Abdullah Azwar Anas bersama jajaran mengikuti rapat dari kantor Pemkab Banyuwangi.
Secara umum tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.
Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya, Masrohan meminta kepada eksekutif agar 3 (tiga) program yang menjadi prioritas yakni , penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial menjadi prioritas utama dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Banyuwangi.
“ Fraksi PDI-Perjuangan meminta agar PAD tidak terus menurun, harus ada upaya kongkrit sehingga PAD kedepan bisa mencapai target yang telah disepakati , “ ucap Masrohan dihadapan rapat paripurna.
Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar eksekutif lebih memaksimalkan tindakan preventif terhadap penyebaran covid-19 agar tidak ada lagi kluster baru di Banyuwangi.
Pemandangan Umum fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan juru bicaranya, Inayanti Kusumasari menyampaikan, menjadi perhatian serius fraksi PKB yag mengharapkan perubahan APBD tahun 2020 mempunyai nilai strategis pada situasi darurat.
Namun demikian, bukan berarti eksekutif lepas dari kewajiban untuk merealisasikan target PAD yang telah menjadi kesepakatan bersama akibat pandemi covid-19.
“ FPKB berharap kepada eksekutif untuk senangtiasa melakukan upaya optimalisasi dan segmentasi yang lebih intens dan selektif disektor pajak dan lainnya, dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh OPD demi terealisasinya PAD yang telah ditetapkan sebelum perubahan , “ ucao Inayanti.
Komposisi belanja daerah, FPKB berharap agar lebih menyasar pada 2 (dua) hal pokok yang sangat penting yakni penangulangan penyebaran covid-19 dan upaya mengerakkan kehidupan sektor ekonomi riil.
Disamping itu pemberian anggaran untuk masing-masing SKPD supaya diperhitungkan secara cermat. Karena belajar dari pengalaman tahun lalu, karena sesuatu hal anggaranya tidak terserap secara maksimal.
“ Orientasi belanja barang dan jasa masih banyak terkonsentrasi pada urusan administrasi, operasional kantor dan penyediaan jasa perkantoran yang masih relatif besar. Di sektor pertanian keberpihakan pemerintah terhadap petani juga perlu dilakukan, hal ini penting karena 80 persen penghasilan masyarakat berasal dari bidang pertanian. Dan saat ini, rata-rata yang terdampak secara nyata pandemi covid-19 adalah para petani.
Pemandangan Umum Fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Fadhan Nur Arifin menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang tidak pernah mengambil kesempatan untuk melepas sebagian kecil kepemilikan saham di perusahaan tambang emas PT.Merdeka Copper Gold. Dan konsekuensinya kepemilikan saham tersebut dalam dua tahun terakhir makin turun, walaupun secara absolut nilai portofolionya naik.
“ Kita kesulitan likuiditas untuk menambal celah fiskal di APBD, maka opsi penjualan sebagain saham pemda di PT BSI patut menjadi bahan pertimbangan , “ ucap Fadhan dihadapan rapat paripurna.
Landasan usulan fraksi Demokrat untuk menjual saham di PT Merdeka Copper Golf yakni adanya lonjakan harga emas dunia yang mendongkrak kapitalisasi nilai saham Pemda di PT BSI. Penjualan saham disaat harga emas tinggi diharapkan mampu menambah pundi-pundi pendapatan daerah untuk memperkuat sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah.
Selain hal itu, fraksi Demokrat juga meminta penjelasan kepada eksekutif terkait dengan rencana penambahan penyertaan modal daerah Ke PUDAM sebesar Rp. 4,1 miliar. Fraksi Demokrat bisa menyetujui rencana penambahan penyertaan modal daerah tersebut, jika disertai lampiran dokumen berupa rencana bisnis PUDAM untuk lima tahun kedepan, Rencana kerja dan anggaran PUDAM tahun 2020,sebagaimana diamantkan Permendagri No. 118 tahun 2018.
