Hari Jumat (2/9/2020) sore menjalang maghrib PWI Jatim kedatangan tamu calon Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama tim sukses. Seperti sebelumnya Gedung PWI A. Azis (sebagai saksi bisu) juga menerima Cawali Mahfud Arifin beserta rombongan.
Tentu saja obrolan Cawali Eri, bukan urusan dukung mendukung, tetapi soal Pilkada di masa pandemi Covid-19 kekurangan dan kelebihannya. Juga masalah kota Surabaya ke depan. Berikut dialog bebas seputar keputusan mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan meninggalkan pegawai negeri, juga jabatan sangat bermartabat.
Bagaimana ceritanya ketika memutuskan menjadi calon Wali Kota ?
Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) menawarkan untuk menjadi calon wali kota, supaya bisa meneruskan program membangun Kota Surabaya yang belum selesai.
Waktu itu, jujur saja menolak karena masih 18 tahun bisa menikmati sebagai ASN (baca; pegawai negeri). Selain itu, sudah menduduki jabatan Bappeko Surabaya, jadi hitung-hitung lebih baik menekuni sebagai Aparatur Sipil Negara.
Lalu kok akhirnya memutuskan jadi calon Wali Kota ?
Lagi-lagi Bu Risma menawarkan kembali dengan memberi beberapa pertimbangan. Kemudian saya sampaikan ke istri bagiamana kalau jadi calon wali kota. Dan sangat mengejutkan istri memberikan ijin jika nanti kalau ditakdirkan jadi wali kota tetap kerja keras seperti masih jadi ASN. Berangkat pagi pulang hampir pagi.
Bahkan soal sudah lepas dari pegawai negeri, istri ikhlas. Dan itulah tantangan berpikir lebih keras ketika menjadi penggangguran sementara.
Apa itu saja yang mendorong langsung setuju ?
Belum, saya masih ijin kepada Umi (baca; ibu, panggilan untuk ibu dalam bahasa Arab). Dan mendapat jawaban juga sangat mengejutkan.
Katanya, kalau hanya mau kehidupan dunia saja ya lanjutkan jadi pegawai negeri saja, kan semua sudah pasti karena sudah jelas mendapat gaji tetap dan jabatan enak. Tapi kalau mau dunia dan akherat, ya mengabdi kepada rakyat dengan niat untuk mengabdi kepada rakyat, mensejahterakan rakyat dan melakukan program untuk kemaslahatan rakyat. Restu dan dorongan Umi itulah yang menguatkan tekad menjadi calon wali kota? Walaupun menjadi pegawai negeri cita-cita sejak kecil meneruskan ayah.
Lalu bagaimana dengan status sebagai ASN ?
Sesuai undang undang dan peraturan perundangan terkait yang mengatur soal itu, bahwa ASN akan mendapat pensiun apabila mengajukan mundur dengan terhormat setelah mengabdi sekurang-kurangnya 25 tahun, sementara saya baru menjadi pegawai negeri 17 tahun, dan masih kurang 18 tahun lagi semestinya sampai pensiun sesuai peraturan.
Jadi kehilangan jabatan dan berhenti tanpa dapat pensiun ?
Betul! Ya itu bagian dari risiko untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya.
Tetapi sesuai dengan Nawaitu untuk mengabdi dan mewakafkan diri kepada negeri melalui Kota Surabaya, juga istri dan Umi sudah mendukung jika harus meninggalkan pegawai negeri walau tanpa mendapat pensiun, juga meninggalkan jabatan sangat terhormat. Tetapi alhamdulilah saya tercatat mundur dengan terhormat.
Bagaimana setelah mundur dari ASN dan jabatan cukup bergengsi ?
Wah…, soal itu kan sudah saya jelaskan tadi bahwa Nawaitu atau niatnya sudah ingin mengabdi.
Tetapi yang sangat mempengaruhi pola berpikir sakarang, sekaligus ingin meningkatkan pembangunan Kota Surabaya untuk umat, bahwa menjadi pengangguran itu harus terus berpikir kreatif dan punya inovasi supaya ada aktifitas positif untuk melanjutkan kinerja dan pengabdian.
Belajar dari meninggalkan ASN selama persiapan Pilkada Surabaya, memperkuat keinginan untuk konsentrasi menjaga semua kepentingan warga Surabaya, terutama menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Juga masalah wisata yang menjadi salah satu ikon Surabaya.
Bentuk pengabdian dan mewakafkan diri seperti apa ?
Saya punya keinginan RT, RW dan Kelurahan menjadi garda terdepan memimpin Kota Surabaya ini, mereka menjadi pelaku langsung semua kegiatan di wilayahnya dengan diberi kewenangan, anggaran, dan penghargaan lebih terhormat.
Kalau mereka sudah merasakan menjadi bagian terpenting dalam pembangunan Surabaya, maka akan ditingkatkan dengan pendataan berbasis digital dengan memberikan komputer di kelurahan, RW dan RT, sehingga pelayanan dan data warga sudah tersedia di wilayah mereka sendiri.
Inilah pelayanan dari bawah dengan harapan masyarakat mendapat kemudahan pengurus apapun, karena sudah ada data dan terkoneksi dengan seluruh dinas atau badan atau lembaga yang siap melayani.
Jika *diijabai Allah Subhanahu wa Ta’ala* jadi wali kota, insyaAllah program ini kalau berhasil. inilah hasil dari kerja para pemimpin di kampung-kampung. (Djoko Tetuko)
