BANYUWANGI (Wartatransparansi.com) – Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Dan Anak (TRC PPA) Banyuwangi menegaskan agar Pemerintahan baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah yang memang ranah atau tupoksi bidang anak cekatan dan sigap menangani problema yang menimpa anak.
Seperti yang dialami oleh ( AH ), bocah berusia 8 tahun divonis Menderita Global Developmental Delay (GDD) atau keterlambatan sensorik, motorik, maupun intelektual.
Khotijah yang tak lain ibu dari AH ini berprofesi sebagai buruh pabrik dan memiliki penghasilan tidak pasti nominalnya. AH mengidap GDD sejak umur 40 hari, hingga kini berusia 8 tahun namun tidak pernah tersentuh bantuan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.
Khotijah mengaku anak sulung nya itu terlahir normal dan setelah menginjak usia 40 hari AH menderita Demam dan Diare berkepanjangan, ketika itu dirinya membawa sang buah hati ke Rumah Sakit Al Huda untuk berobat.
Di rumah sakit ini, AH mendapat perawatan intensif dan di rawat inap namun menurut Khotijah, kondisi kesehatan anak nya saat itu tidak menunjuk kan perubahan, setelah beberapa hari di rawat ibu dua anak tersebut mengambil keputusan untuk melarikan putra sulung nya ke Rumah Sakit dr.Soetomo Surabaya.
“Anak saya AH ini lahir nya normal, keadaan nya juga sehat, ketika habis ‘selapan’ (40 hari perhitungan orang jawa,red) tiba-tiba suhu tubuh nya panas dan muntaber,” Kenang Khotijah kejadian 8 tahun silam.
Saat itu sempat rawat inap di rumah sakit Al Huda Genteng, namun tidak ada perubahan, lalu saya bawa ke Surabaya (dr.Soetomo ). Anak saya ini hanya bisa berbaring, tidak bisa berbicara maupun melihat, bahkan untuk miring saja tidak bisa, satu-satu nya yang bisa dia lakukan hanya mendengar dan menangis,” imbuhnya.
Veri Kurniawan selaku Ketua Korda TRC PPA Banyuwangi memaparkan pada awak media, saya harap pemerintahan, baik Desa maupun Daerah yang membidangi segera turun tangan. Saya harap pemerintahan, baik Desa maupun Daerah yang membidangi segera turun tangan. Ini persoalan anak, dimana anak juga memiliki hak untuk hidup layak,” terang Veri.
Saya harap Pemerintah Desa maupun Daerah bisa menjadi sahabat bagi rakyat yang memang anak nya mengalami permasalahan baik secara psikis maupun fisik. Saya yakin anggaran untuk dialokasikan di penanganan anak itu ada dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai ada pandangan bahwa Pemerintahan (Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah) hanya berpangku tangan menunggu adanya laporan atau harus dikritisi terlebih dahulu.
Selain itu, masih kata Veri, saya berharap rekan – rekan media ikut mengawal kaitan persoalan anak yang ada di Bumi Blambangan ini. Karena peran rekan media sangat besar dan efektif,” pungkas Veri. (Yin).
