SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak meminta agar ketua Golkar Kota Kediri Djuwito, SPd, dalam menyusun kepengurusan periode 2020-2025, figur yang dimasukan hendakanya mencerminkan akar sosial masyarakat sehingga representasi masyarakat muncul dalam kepengurusan nanti.
Boleh saja Ketua terpilih sekaligus formatur memasukan anak, istri, keponakan, misanan, menantu ataupun keluarga yang lain sepanjang bisa menambah kursi di DPRD. Kalau tidak, lalu untuk apa memasuk keluarga sebagai pengurus. Tidak ada gunanya malah sebaliknya menimbulkan konflik di internal partai.
“Silahkan susun pengurus bersama formatur lainya, terpenting adalah siapapun yang ada dipengrus itu harus mampu membawa kemajuan. Kalau tidak, itu menunjukan bahwa Pak Djuwito gagal menjadi pemimpin partai Golkar Kota Kediri,” ungkap Sahat ketika menutup Musda X Partai Golkar Kota Kediri di Kantor Golkar Jawa Timur di Surabaya, Senin (31/8/2020).
Djuwito, SPd, terpilih secara aklamasi sekaligus kali kedua memimpin Golkar. Sayangnya, Golkar Kediri pada Pemilu 2019 lalu hanya mendapat 2 kursi di DPRD yakni Andayani Nur Hidayati dan Yuni Kuswulandari. Pada Pemilu 2014-2019 menempatkan tiga kadernya di DPRD.
Dalam menyusun pengurus jangan tinggalkan hasta karya. Sebab Hasta karya itu banknya kader dan libatkan pengurus kecamatan. Ini supaya tidak menimbulkan kesan ini seleranya ketua. Jangan mengambil orang yang hanya bapak senang, atau untuk mengamankan ketuanya saja. “Ingat DPD Provinsi sudah banyak menerima masukan dari Kediri,” tandasnya
Menurut Sahat, anggota DPRD provinsi tiga periode sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, sebagai ketua, Pak Djuwito haruslah sudah bisa mengukur dan mengevaluasi diri atas kinernjanya seperti apa.
Secara organisasi kursi di DPRD Kota Kediri sangatlah tidak memenuhi harapan. Karenanya kepada ketua terpilih harus punya tekat, punya mimpi agar kedepan bisa kembali, bahkan bisa meningkat.
Sebagai Ketua harus mampu memenej organisasi ini dengan baik. Ajak pengurus untuk berbicara, berdiskusi. Kalau tidak bisa datang ke Provinsi untuk konsultasi, bersama sama menyelesaikan masalahnya. Jangan mengambil keputusan sendiri berdasarkan selera. Partai ini milik publik, milik masyarakat, bukan keluarga. tegasnya.
Perlu dicatat juga bahwa jauh sebelum Musda ini digelar sudah muncul dinamika dikalangan pengurus dan ini menjadi sebuah catatan khusus bagi Pak Djuwito untuk memperbaiki kinerjanya.
Diakhir sambutannya, Sahat Tua Simanjuntak tiba tiba saja berbicara dengan nada tinggi, ketika menyebut nama Andayani, sampai dua kali yang ternyata anggota DPRD Kota Kediri sudah pulang. “Sampaikan Bu Andayani, ini Musda belum selesai,”.
Sahat dengan muka marah campur kecewa melihat kader semacam itu. DPD Provinsi ini bukan tukang stempel. Jangan menggunakan partai ini untuk kepentingan pribadi. Semua kader harus tunduk dan patuh dengan Ketua, juga sebaliknya ketua Pak Djuwito juga harus baik. kata Sahat mengakhiri sambutannya(min)
