Oleh : Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi
Hanya dalam waktu 6 bulan sejak 3 Maret 2020, pandemi virus Corona dengan berbagai kebijakan kurang mendukung roda perekonomian di berbagai level, bahkan sampai ke tingkat pedagang kaki lima (PKL), ternyata sudah membuat perekonomian nasional terpengaruh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi RI pada kuartal II-2020 minus 5,32 persen. Menurut BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen ini paling rendah sejak krisis 1999. Angka ini memperparah kondisi ekonomi Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya mencapai 2,97 persen. Angka itu jauh dari target kuartal I yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6 persen.
Edhie Baskoro Yudhoyono Ketua Fraksi Partai Demokrat, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jauh lebih baik di banding saat ini. Kritik juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia menilai, kinerja pemerintah lamban dan salah resep dalam mencegah dampak pandemi.
Kebijakan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun PSBB Transisi, sudah cukup memotret kondisi perekonomian di tingkat bawah “mati suri”, sehingga membuat roda ekonomi tingkat mikro dan menengah, mengalami keterpurukan luar biasa.
Perdebatan soal kebijakan pemerintah kurang pendukung, bahkan cenderung mematikan roda ekonomi sebagai kekuatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lebih baik tidak perlu diperpanjang. Apalagi mencari “kambing hitam” dari kegagalan itu.
Jauh lebih elok dan sangat bersahaja, jika sekarang dari pemekaran pusat sampai pemerintah daerah, berlomba-lomba menuju zona hijau.
