SURABAYA (WartaTransparansi.com) —
Komisi A DPRD Jatim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kabupaten di Jatim yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak untuk tetap bisa membuat partisipasi masyarakatnya untuk ikut menyalurkan hak pilihnya tinggi dimasa pandemi covid- 19.
Hal ini disampaikan ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagyo, Selasa (25/8). Menurut politisi Partai Golkar ini, peningkatan partisipasi masyarakat ini sangat penting didalam pesta demokrasi ini untuk memilih calon pemimpin yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat.
“Sekarang kan standarnya 77 persen dari (KPU) pusat. Di sini tadi (Ngawi) maksimal hanya 75 persen, Jauh di bawah standar,” ujar Istu.
Apalagi di daerah daerah yang kemungkinan Kata Istu akan muncul calon tunggal dalam perhelatan Pilkada. Seperti yang terjadi di Kabupaten Ngawi yang kemungkinan hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon.
“Ini khan sebuah realitas politik yang harus dihadapi bila memang terjadi nantinya di Ngawi sini. Maka partisipasi masyarakat harus lebih di tingkatkan sehingga bila calon tjnggal terjadi partisipasi masyarakat juga harus tetap tinggi,” ujarnya.
Untuk itu Istu mendorong KPU untuk bisa menarik minat pemilih dengan mengadakan berbagai sosialisasi. Meski, diakuinya, hal itu tidak mudah. Terlebih di tengah pandemi Covid-19.
“Tentunya ini tantangan dari KPU untuk menggelar kegiatan sesuai harapan kita. Pertama meningkatnya partisipasi masyarakat, Meningkatnya partisipasi demokrasi di Ngawi, dan kita di masa pandemi bagaimana menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi,” tegasnya.
Sementara itu Ketua KPU Ngawi, Prima Aequina mengakui partisipasi pemilu dari tahun ke tahun memang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Terutama di Ngawi hampir setiap pemilu selalu mepet mendekati target dari KPU RI.
Prima optimis setidaknya angka partisipasi masyarakat pada Pilkada Ngawi 2020 berada di 75 persen. Memang masih jauh dari target nasional, namun itu dinilai paling realistis.
Untuk mencapai target itu, Prima mengaku telah menyiapkan sejumlah terobosan. Salah satunya dengan lebih banyak sosialisasi di tingkat desa, dengan memanfaatkan panitia pemungutan suara (PPS).
Nantinya petugas ini yang akan menggantikan peran sosialisasi yang biasa dilakukan secara massal. Mengingat di masa pandemi Covid-19 ada larangan mengumpulkan massa banyak.
“Pengumpulan massa dalam jumlah besar selama ini menjadi andalan kami untuk menjadi sosialiasi. Seperti jalan sehat dan pertunjukan musik,” tegasnya. (sr)
