SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong agar keberadaan terminal tipe B pasca kewenangannya dilimpahkan dari kabupaten/kota kepada provinsi lebih dioptimalkan agar bisa menambah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim.
Di antara terminal tipe B yang didorong menjadi terminal terpadu adalah terminal di Kabupaten Lamongan. Alasannya berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, potensi lahan terminal tipe B di Lamongan cukup luas hanya saja belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan anggaran.
Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto mengatakan bahwa sarana dan prasarana di terminal Lamongan terkait upaya preventif penanganan covid-19 perlu dilengkapi karena minimnya tangki air untuk cuci tangan pengunjung terminal sehingga calon penumpang secara psykologis menganggap situasi biasa-biasa saja padahal covid-19 masih mengancam setiap saat.
“Situasinya memang sepi karena masih darurat pandemi covid-19, masyarakat yang hendak bepergian juga tidak banyak sehingga kendaraan yang masuk terminal juga sedikit. Namun kami berharap protokol kesehatan tetap dipenuhi salah satunya dengan melengkapi fasilitas cuci tangan karena kasus terpapar covid-19 di Lamongan cukup tinggi,” kata kuswanto,politisi asal FPD DPRD Jatim dikonfirmasi, Senin (17/8).
Khusus menyangkut pengembangan terminal Lamongan, kata Kuswanto kendala utama adalah terminal tidak dapat berfungsi maksimal karena masyarakat yang hendak bepergian tidak harus lewat Lamongan. Karena itu kami ingin mendapat masukan dan melihat langsung kondisi di lapangan.
“Komisi D melihat kenyataan kondisi sepi. Hal ini perlu pembahasan khusus ke depannya bersama Dinas Perhubungan Jawa Timur agar bagaimana caranya terminal bisa berfungsi secara maksimal,” jelas Kuswanto.
Sementar itu Kasi Dalops UPT P3LLAJ Lamongan Darsono menjelaskan bahwa pihaknya berharap terminal tipe B Lamongan bisa menjadi kebanggaan atau icon bagi warga Lamongan dan pusat perekonomian. “Kalau saya mengistilahkan bisa dibuat menjadi terminal terpadu, sehingga terminal nantinya bisa dilengkapi dengan mall, gedung pertemuan atau hall karena tanahnya cukup luas mencapai 11 hektar,” ujar Darsono.
Dengan menjadikan terminal sebagai pusat kegiatan masyarakat, diharapkan para penumpang bus dan angkot yang selama ini sering turun dan naik di sepanjang jalan, bisa berangsur-angsur bergeser ke terminal karena di dalam terminal fasilitasnya sangat lengkap. “Kami hanya punya rencana tapi yang memutuskan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jatim,” jelasnya.
Pertimbangan lainnya, UPT P3LLAJ Lamongan yang membawahi tiga terminal yakni terminal Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, dua diantaranya sudah bagus bahkan statusnya meningkat menjadi terminal tipe A yakni terminal Tuban dan Bojonegoro.
Seperti diketahui, Komisi D DPRD Jatim yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto melakukan kunjungan kerja dan turun langsung ke terminal tipe B Lamongan pada, Sabtu (15/8). Dimana rombongn komisi D disambut oleh Plt Kepala UPT P3LLAJ Lamongan Dra Ec Dewi Titik Dewi Purwanti, didampingi Kasi Dalops Darsono SH, Kasi Lalin Idham Wahyudi ST serta Ainur Rofik Kasi Sarana dan Prasarana Dishub Jatim. (sr)
