SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Bantuan dua unit mobil PCR dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk penanganan Covid-19 di Jawa Timur menuai polemik antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Menanggapi polemik itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto mengatakan, seorang wali kota Surabaya seharusnya tidak perlu marah-marah seperti itu. Ia menyebut Tri Rismaharini sedang mencari sensasi ditengah pandemi covid-19.
Apalagi faktanya, mobil tersebut bukan untuk Surabaya, tapi keliling ke sejumlah titik di Jatim untuk melakukan test massal pencegahan covid-19. “Wali kota Surabaya Gak usah lebay, bicara baik-baik kan bisa. Kok gak malu dilihat masyarakat,” ujar Kodrat, Sabtu (30/5/2020).
Fraksi Golkar mengaku sudah kroscek ke sejumlah pihak soal mobil yang kemarin sedang berada di kabupaten Lamongan dan Tulungagung itu.
Hasilnya, mobil tersebut adalah bantuan dari BNPB untuk Pemprov Jatim. Karena pada 11 Mei 2020, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajukan surat permohonan kepada BNPB untuk dikirim bantuan mesin RT-PCR 15 Unit dan 3500 Catride untuk rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Hingga kemudian BNPB mengirimkan permohonan tersebut berupa 2 unit mobil untuk digunakan sebagai tempat test.
“Mobil tersebut memang bukan untuk diberikan ke kota Surabaya, tapi untuk Pemprov yang bisa digunakan di seluruh Jawa Timur termasuk Surabaya,” ujarnya.
Kodrat menduga, tindakan emosional yang dilakukan Wali Kota Surabaya hingga viral di medsos itu punya maksud maksud tertentu. Salah satu dugaannya adalah Agar tidak disalahkan masyarakat karena jumlah pasien positif dan PDP di Kota Surabaya terus melonjak.
“Jangan salahkan masyarakat kalau menganggap cara seperti itu (marah-marah) dianggap lebay dan untuk mengalihkan isu soal tingginya angka penderita Covid-19 di Kota Surabaya,” jelas Kodrat Sunyoto sembari menyarankan ke pemkot Surabaya menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik antar pemerintah.
“Yang perlu dilakukan adalah sinergi yang baik antar pemkot dan pemprov untuk segera menurunkan jumlah penderita covid-19 di Jatim ini, jangan sampai pemimpin bertengkar, rakyat jadi korban,” ingatnya.
Seperti diketahui, dalam video tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terlihat menelepon seseorang dari BNPB dengan nada tinggi. Ia menanyakan bantuan dua mobil laboratorium Bio Safety Level 2 (BSL-2) dari BNPB yang diminta oleh pemerintah Kota Surabaya.
Dalam teleponnya Risma tidak terima karena setelah datang dua mobil itu ternyata malah dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan ke Surabaya melainkan ke daerah lainnya di Jawa Timur.
Berikut kemarahan Risma yang tertangkap dalam video tersebut: “Dapat sms, dapat wa-nya Pak Joni, Kohar (Gugus Tugas Pemprov Jatim). Kalau (mobil) itu (seharusnya) untuk Surabaya. Opo opoan (Apa-apaan) gitulo pak, kalau mau boikot jangan gitu Pak Caranya.
Saya akan ngomong ini ke semua orang. Pak, saya ndak terima lo Pak. Betul saya ndak terima Pak.
Saya dibilang ndak bisa kerja. Siapa yang ndak bisa kerja, sekarang. Kalau mau ngawur nyerobot gitu. Siapa yang ndak bisa kerja. Boleh dicek ke Pak Pramono Anung (Seskab), Boleh ditanya ke Mbak Puan (Ketua DPR RI)
Sementara Kepala Pelaksana Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim Suban Wahyudiono (Kepala BPBD) Jawa Timur, menyebutkan Pemprov sejak awal Sudah mengirim surat tertanggal 11 Mei 2020 ke Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Lalu dikirim 2 unit mobil PCR ke Surabaya, penerimanya adalah Gubernur Jatim. PCR itu peruntukannya untuk Jawa Timur, termasuk Surabaya. Bukan sertamerta Surabaya. Dan sudah digunakan di beberapa rumah sakit di Surabaya, Lamongan dan Tulungagung (min)
