SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan agar para pejabat Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk selalu melakukan pengawasan kepada siswa/siswi atau guru yang memiliki ideologi lain selain ideologi Pancasila.
Tidak ada toleransi bagi kepala sekolah guru dan murid yang tidak mau menghormati Merah Putih, yang tidak setuju Pancasila yang tidak setuju dengan undang undsng dasar negara Republik Indonesia 1945.
Tidak ada di dalam struktur pendidikan kita yang masih menoleh kekanan kekiri terutama yang masih punya eksperimentasi terhadap ideologi lain. kata Gubernur di Surabaya, Senin (13/4/2020)
Kepada mereka yang berideologi lain, saya minta pejabat yang baru di lantik untuk melakukan tindakan tegas.
Dalam kesempatan melantik 60 pejabat administrator (eselon lll) dan pejabat pengawas (eselon lV) dilingkungan Dinas Pendidikan Jatim, Gubernur menegaskan, ada dua hal yang harus dilakukan yakni melakukan pendekatan terhadap yang berideologi lain, setelah itu baru melakukan penindakan.
Hal ini perlu kami sampaikan mengingat dalam kurun waktu mereka belajar dirumah, dengan Sistem online, siswa/siswi kita sangat dekat dengan medsos.
Kami sangat kawatir mereka terpengaruh dari interaksi secara virtual yang menjadikan mereka kemudian melahirkan satu sikap dan tindakan yang tidak kita inginkan.
Sepanjang mereka masih bisa diajak berkomunikasi, maka masih ada toleransi. Untuk itu sikap ini harus saya tegaskan tidak kepada pejabat lain, melainkan pejabat yang baru dilantik ini yaitu pejabat Dinas Pendidikan Jatim.
“Saya ingin pastikan bahwa ini bisa saudara tegakkan,” tandas Khofifah Indar Parawansa.
Saya ingin hitung sebetulnya berapa banyak itu yang harus dikeluarkan siswa/siswi kita membeli paket data ketika pendidikan dilakukan secara online.
Khofifah juga berterima kepada mereka yang memberikan peluang anak-anak untuk tetap belajar dalam suasana yang tetap menarik, lembaga lembaga yang memberikan ruang bagi anak-anak terus belajar, guru-guru terus bisa melakukan proses mengajarnya.
Tapi juga perlu dilihat ada di antara anak didik yang mungkin nggak ada wi-fi, atau harus membeli paket data. Karena SPP SMA SMK sudah digratiskan sangat mungkin kemudian mereka tidak punya kekuatan secara finansial untuk membeli paket data.
Oleh karena itu selama Covid-19 belum bisa dihentikan, mereka akan tetap belajar di rumah, maka selama itu tugas kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tolong komunikasikan dengan mereka kalau ada hal yang mungkin menjadi kendala dari proses belajar di rumah.
Kita bersama berdoa supaya proses belajar di rumah tidak mengurangi dari kualitas, dengan capaian-capaian secara kualitatif tetap harus kita lakukan oleh karena itu seluruh saudara yang baru saja dilantik, dalam komando Kepala Dinas Pendidikan. (min)
