Pasuruan – Beberapa pekan terakhir tersiar isue yang sangat menyesakan dada, di gedung wakil rakyat Kab.Pasuruan. Isue yang berkembang diakhir tahun 2018, terkait anggota dewan Kabupaten Pasuruan yang “mengakuisisi” sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL) pada sejumlah OPD yang ada.
Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang berhasil diwawancarai Transparansi dan minta namanya untuk disamarkan dengan alasan keamanan, sebut saja “R”.
” Untuk proyek PL disejumlah OPD pada akhir tahun ini hampir 90% telah diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan,”ucapnya.
Ditambahkan, jika rekanan tidak memiliki hubungan koneksitas dengan anggota dewan tersebut, maka tidak akan mendapatkan pekerjaan. Rata-rata proyek PL mulai harga Rp.100juta hingga Rp.200juta, pun demikian juga dengan sejumlah paket proyek dengan kisaran harga Rp.300jutaan. Contoh nyata yakni proyek MCK dari Dinas PUPR dan proyek 18 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) milik Dinas Bina Marga.
Dengan adanya “akuisisi” tersebut, setidaknya membuat para kepala OPD, bagai makan buah simalakama. Mereka (Kepala OPD) serba salah dan hanya menuruti apa yang menjadi kehendak para wakil rakyat tersebut,”tandas R
Sementara itu tanggapan dari sejumlah kalangan pegiat sosial kemasyarakatan mengatakan pada intinya,” hal tersebut biasa terjadi saat menjelang Pileg(Pilihan Legislatif). Ongkos politik dinegeri ini sangat mahal, sehingga untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dan merengguh simpati warga,maka dipakailah cara tersebut,”ujarnya.
Saat hal ini coba dikonfirmasikan pada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan HM.Sudiono Fauzan, Minggu(25/11) melalui sambungan telepon dan send massage WA, tidak diterima dan send massage tidak dibaca.
Jika hal tersebut diatas benar adanya, sungguh ironis apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mampu untuk menjadi penyambung lidah rakyat dan bukan sebagai penyambung lidah para kontraktor yang masuk dalam jaringannya.(hen)
