Pasuruan – Meskipun masih lama, Rutan Kelas II Bangil, Pemkab Pasuruan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan seluruh warga binaan bisa berpartisipasi dalam Pileg (Pemilihan Anggota Legislatif) maupun Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 mendatang.
Sebagai komitmen bersama, KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Rutan Bangil melakukan penelurusan NIK (Nomor Induk Kependudukan) maupun KK (Kartu Keluarga) warga binaan yang belum terdeteksi, Rabu (14/11/2018).
Dari pantauan di lapangan, ratusan warga binaan dikumpulkan di Aula Rutan Bangil, untuk selanjutnya dimintai keterangan seputar data kependudukan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun KK.
Wahyu Indarto, Kepala Rutan Bangil mengatakan, jumlah warga binaan yang belum terdeteksi KK maupun NIK mencapai sekitar 227 orang dari total 522 warga binaan. Belum terdeteksinya KK maupun NIK, lantaran pada saat penangkapan, banyak warga binaan yang tidak membawa kedua surat kependudukan tersebut.
“Sebelumnya kami sudah berusaha mengumpulkan NIK dari seluruh warga binaan dengan cara audiensi dan meminta mereka supaya menyerahkan foto copy KPT aatau KK yang akan kami input NIK nya dalam aplikasi SDP. Tapi banyak dari mereka yang KTP nya tidak ada, dan sebagian ditahan oleh kepolisian saat penangkapan,” kata Wahyu di sela-sela mengawasi kegiatan penelurusan NIK warga binaan itu.
