Surabaya – Etika dan integritas dalam birokrasi sangat penting terutama dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua hal ini harus menjadi komitmen kuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para pejabat agar tercipta pemerintahan yang bersih serta
kepemerintahan yang baik.
Dr. H. Soekarwo saat acara Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Kompetisi Budaya Kinerja (KBK) Pemprov Jatim Tahun 2018, di Surabaya Rabu (31/10/2018). Menurutnya saat ini Provinsi Jatim mengalami masa anomali dimana banyak penghargaan yang didapat namun masih banyak pula yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), terutama suap dan pemerasan. Bila semua menjaga integritas, ia meyakini tidak ada lagi kasus OTT di Jatim.
“Kalau sistem semua kita sudah jalan, tapi integritas tidak bisa dimasukkan dalam
sistem. Ibarat mesinnya sudah bagus tapi rohaninya yang belum. Tolong integritas dan etikanya dijaga terutama yang nilai SAKIP-nya sudah A. Ini bagian dalam membentuk insan kamil,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.
Pakde Karwo mengatakan, pelayanan publik harus mampu mengatasi problem
disparitas, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan inklusi, dimana tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. “Pelayanan publik harus bisa menyelesaikan problem ini. Inilah yang dinamakan pembangunan kerakyatan,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan AKIP di lingkungan Pemprov Jatim, Pakde Karwo meminta agar pengawasan dalam hal ini peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), lebih diperkuat lagi. APIP harus mampu melakukan pengawasan atau audit internal termasuk dalam hal pelayanan publik.
