Banyuwangi – Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Transaksi Non Tunai di Hotel Aston, Banyuwangi, Jumat (19/10). Acara tersebut diikuti oleh 600 peserta dari Pemerintah Kabupaten dan perbankan daerah se-Indonesia.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin dalam kesempatan tersebut, mengharapkan peserta tidak sekadar mengikuti rakor. Tapi, juga memanfaatkannya untuk meninjau sistem pengelolaan keuangan di Banyuwangi.
“Beberapa waktu lalu, saya sempat ke Banyuwangi. Kita minta ditunjukkan laporan triwulanan laporan keuangan daerah. Ternyata tidak hanya ditunjukkan laporan yang saya minta. Bahkan, laporan secara real time hingga ke tingkat desa bisa langsung dipantau secara online,” ungkap Syarifudin.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sistem keuangan Pemda Banyuwangi merupakan salah satu pelopor di tingkat nasional yang menggunakan sistem akrual. Dengan sistem tersebut, menjadikan akuntabilitas keuangan terkontrol dengan baik.
“Dengan sistem akrual ini ada check and balance di antara SKPD di Banyuwangi. Sehingga tingkat kepercayaan publik pada laporan keuangan Pemerintah Daerah ini semakin meningkat,” terang Anas.
