Palu – Ribuan warga berunjukrasa menuntut Wali Kota Hidayat dan Wakil Wali Kota Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu), turun dari jabatannya, Jumat (19/10/2018).
Massa yang dipimpin Dedi Irawan itu mengawali aksinya usai salat Jumat dari Masjid Alkhairaat Jalan SIS Aljufri, dan langsung bergerak ke gedung DPRD Kota Palu.
Di gedung wakil rakyat, massa menyuarakan aspirasinya agar wali kota dan wawali segera mundur dari jabatannya. Mereka mendesak agar anggota dewan menandatangani petisi dukungan rakyat untuk menurunkan kedua pemimpin itu.
Sebanyak 10 orang wakil rakyat akhirnya menandatangani dukungan tersebut. Mereka, Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae, Danawira Asri, Iqbal Andi Magga, Rugayah, Idiljan Djanggola, Sophian Aswin, Rudi Mustaqim, Hamsir, Rusman Ramli, dan Erfandy.
Menanggapi tuntutan massa, Ishak Cae mengaku apa yang dirasakan warga, ia juga ikut merasakannya karena dirinya termasuk korban gempa.
“Aspirasi warga kita tampung dan akan dibahas dalam rapat internal dewan. Sebab, tuntutan untuk menurunkan wali kota dari jabatannya, semua ada prosedur, ada mekanisme yang harus dilalui. Biarkan kami bekerja di internail partai dan tolong awasi kami,” ujarnya di hadapan massa.
Selain itu, Ishak Cae juga mengatakan, bahwa ke depannya, DPRD Kota Palu tak lagi mengenal Festival Palu Nomoni.
“Saya selaku ketua DPRD Kota Palu, dan Insya Allah teman-teman anggota dewan lainnya bahwa tahun 2019 tidak ada lagi anggaran untuk Palu Nomoni,” tegasnya disambut pekikan takbir massa.
Situasi sempat ricuh ketika massa berusaha merobek baliho dukungan DPRD Kota Palu terhadap pelaksanaan Festival Palu Nomoni yang terpajang di dekat pintu keluar gedung tersebut.
Usai aksi di gedung DPRD Kota Palu, massa kemudian bergerak ke Markas Korem 132/Tadulako di Jalan Jenderal Sudirman untuk menyatakan dukungannya terhadap jajaran TNI yang dengan kerja keras, sigap membantu para korban gempa. Termasuk dalam soal pendistribusian logistik.
Dari situ, massa berjalan kaki menuju kantor gubernur Sulteng Jalan Sam Ratulangi. Mereka diterima Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Fahrudin Yambas mewakili Gubernur Longki Djanggola.
Di depan Fahrudin Yambas, Tezar, salah seorang orator menyampaikan empat tuntutan. Antaranya, menuntut wali kota dan wakilnya mundur.
Mereka beralasan, program Palu Nomoni wali kota menimbulkan dampak distrust (ketidakpercayaan) di tengah masyarakat kota yang bertentangan dengan nilai religius. Visi misi wali kota secara keseluruhan tidak memberikan dampak signifikan dalam pembangunan ekonomi mikro di Kota Palu. Dan sebagai wali kota, Hidayat dinilai tidak hadir melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang terpapar langsung dampak pascagempa di wilayahnya.
Pendemo mengancam, jika tuntutan tidak segera dipenuhi, mereka akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. (wt)
