Sumenep – Aksi demo ke kantor Badan pelaksana jaminan kesehatan (BPJS) kab. Sumenep (3/10) semakin memanas, menyusul pemberitaan sebelumnya di media online.
Pimpinan BPJS Kab. Sumenep, merasa telah menerima ancaman dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kab. Sumenep.
Pernyataan Endang Sulastri selaku Direktur BPJS kab. Sumenep itu memantik amarah semua LSM yang ada di Kabupaten Sumenep,
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Sumenep bersàtu (GARIS) Supardi, menyampaikan orasinya dengan mengklarifikasi pernyataan Direktur BPJS kab. Sumenep Endang Sulastri yang merasa mendapat ancaman dari LSM. Padahal kata Pardi dirinya sudah lima kali mendatangi kantor BPJS dan lima kali juga menerima penolakan dengan alasan pihak Direktur BPJS tidak ada di tempat.
Selain itu juga, mempertanyakan Kartu Indonesia sehat (KIS) yang tidak sama dengan NIK Kartu Keluarga ( KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga berdampak kepada pelayanan kesehatan ditingkat kecamatan dan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Moh. Anwar Kab. Sumenep
Juga, sambungnya, kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS kepada pengguna kartu BPJS yang alokasi anggarannya diambil dari dana APBN terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, akibatnya masyarakat miskin tidak tahu tentang BPJS dan cara penggunaannya, perlu diperhatikan kepada Pihak BPJS ini menyangkut masalah jiwa. Tegasnya.
Sementara Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumenep merasa kelimpungan setelah BPJS tidak bisa membayar tunggakan ke RSUD Moh. Anwar pada bulan Januari sampai Agustus sehingga berdampak kepada pelayanan di Rumah sakit tersebut, kata Pardi Pihak BPJS dalam setiap bulannya membayar Ke Pihak Rumah Sakit kurang lebih 2,9 Miliar. Tegasnya.
Jika dihitung dari Januari sampai agustus, sambungnya, maka puluhan Miliar tanggungan BPJS kepada RSUD belum terbayar lalu siapa yang bertanggungjawab. Tegasnya.
Dalam hearing yang dipimpin oleh carto, MM selaku Asisten Pemerintahan Kab. Sumenep, mempertemukan pihak pendemo dengan kepala BPJS korwil Madura Raya, Endang Sulastri Direktur BPJS kab. Sumenep dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh. Anwar Kab. Sumenep, dr. Fitril Akbar M, Kes, Sekretaris Dinas Kesehatan kab. Sumenep Agus Mulyono,
Dalam hearing yang digelar di ruangan Asisten pemerintahan tersebut ( 3/10) berujung kemarahan dari masing -masing ketua LSM di Kab. Sumenep dan mengertak kepala BPJS yang dinilai membodohi masyarakat dan telah mendhalimi kaum jiwa yang lemah dengan membolak-balikkan fakta. Berikut memberikan keterangan kebohongan publik.
Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Moh. Anwar Kab. Sumenep, dr, Fitril Akbar M.Kes, mengakui bahwa pihak BPJS telah membayar sebesar 6 Miliar dan untuk kedepannya masih mau dibuatkan kesepakatan kapan akan di lunasinya oleh pihak BPJS. Artinya pihak BPJS tetap memiliki tunggakan kepada RSUD. Pungkasnya.
sementara Edy Kuncir korlap demo mengatakan pihak BPJS tidak bisa menjelaskan puluhan miliyar uang yang diduga peruntukannya gak jelas, dengan nada emosi ia mengatakan, jika kantor BPJS sudah tidak bisa memberikan manfaat untuk warga miskin, maka sebaiknya kantor BPJS di Kab. Sumenep ditutup saja.
” Saya akan bakar kantor BPJS kab. Sumenep dan saya siap dipenjara. Pungkasnya (Sal)
