SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Abdullah Abu Bakar mendesak agar jajaran direksi dan komisaris BUMD di Jatim mampu meningkatkan profit perusahaan yang mereka pimpin.
Pernyataan ini ia lontarkan menyusul sejumlah masalah yang terjadi di Perusahaan plat merah milik Pemprov Jatim tersebut.
Karena itu, Abu Bakar meminta seleksi untuk jabatan komisaris maupun jajaran direksi dilakukan layaknya perusahaan profesional, bukan menjadi ajang titipan atau hubungan pertemanan, alias mengutamakan profesionalitas lantaran BUMD bukanlah lembaga sosial.
Catatan Abu Bakar, kondisi BUMD di Jatim ini kurang baik karena tidak ada evaluasi secara berkala. “Jadi seharusnya BUMD di Jatim ini diperlakukan seperti perusahaan pada umumnya, bukan perpanjangan birokrasi atau alat politik atau ‘parkirnya’ para pensiunan. Kalau seperti itu tidak bisa,” ujar Abub Bakar.
Menurutnya, jika masih menggunakan cara-cara seperti itu dalam memilih direksi maupun komisarisnya, Jatim tertinggal disbanding daerah-daerah lain di Indonesia. “Saya yakin kita sudah ketinggalan jauh dari daerah lain. Sekarang, daerah lain sudah lari kencang,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
