BLITAR (Wartatransparasi.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Blitar 2026. Acara ini berlangsung di Balai Kota Kusuma Wicitra dan dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Rabu (13/03/2025).
Dalam sambutanya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, menyampaikan bahwa FKP ini bertujuan menyelaraskan visi dan program pembangunan daerah agar lebih berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah, tetapi yang terpenting harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“FKP RPJMD ini harus berorientasi pada masyarakat Kota Blitar. Jangan hanya untuk membuat pemerintah senang, tetapi harus membuat masyarakat senang. Masukan dari berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat dan agama, sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan,” jelasnya.
Walkot Blitar itu percaya masukan dari tokoh masyarakat dan agama akan menyempurnakan dokumen yang disusun oleh Bappeda dalam rangka membuat RKPD 2026.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jawa Timur, Akhmad Jazuli, menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD Kota Blitar harus selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Ia memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menjadi tolok ukur pembangunan daerah, diantaranya termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan.
