JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa mendesak Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengganti seluruh jajaran direksi PT Pertamina dan anak perusahaannya.
Tuntutan ini disampaikan, usai Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 9 tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT. Pertamina. Termasuk terlibatnya jajaran komisaris dan direksi anak perusahaan BUMN ini pada periode 2018-2023.
“Sungguh memprihatinkan di tengah himpitan ekonomi dan efisiensi APBN/APBD, ada skandal mega korupsi. Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti seluruh jajaran Direksi PT. Pertamina dan anak perusahannya,” kata Putri Khairunnisa dalam tuntutannya, Kamis (27/2/2025) di Jakarta.
Nisa sapaan akrabnya, mengecam fakta skandal korupsi yang terjadi di PT. Pertamina dan anak perusahaannya. Dirinya menegaskan, praktik korupsi ini merupakan kejahatan sindikasi yang merugikan negara dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama pengguna bahan bakar minyak (BBM).
“Yah jelas dong ini sindikat kejahatan besar dan saya yakin korupsi di anak perusahaan PT Pertamina yang melibatkan jajaran direksi dan pihak swasta ini adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 193,7 Triliun. Ini bukan sekadar masalah di anak perusahaan, tapi saya yakin ada keterlibatan petinggi Pertamina. Ikan busuk itu busuknya mulai dari kepala,” tegas Nisa.
Menurut informasi Kejagung, skandal ini melibatkan tiga anak usaha Pertamina, yakni PT Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Shipping sebagai transportir. Modus kejahatan yang dilakukan meliputi impor BBM dalam jumlah besar, yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat Pertamina sebagai induk perusahaan.
Nisa menegaskan, skandal ini menunjukkan kegagalan Pertamina dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap anak perusahaannya. Oleh karena itu, KNPI menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti seluruh jajaran direksi Pertamina.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas. Direksi Pertamina telah gagal memastikan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Reformasi total di tubuh Pertamina adalah harga mati untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan,” pungkas Nisa, yang merupakan alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti skandal ini. (red)
